Total Tayangan Halaman

Selasa, 06 Mei 2014

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT KOWIL DALAM RANGKA MELAKSANAKAN BINTER


PENDAHULUAN 1. Umum. a. Perkembangan situasi nasional saat ini masih diwarnai berbagai masalah akibat krisis berkepanjangan yang bersifat multidimensional. Situasi ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia juga perkembangan global yang terjadi saat ini. Kondisi bangsa Indonesia menggambarkan adanya ketidak pastian pada hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai permasalahan sosial muncul di berbagai wilayah. b. Kondisi seperti ini menuntut TNI untuk tetap konsisten melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. TNI-AD dalam hal ini Komando kewilayahan sebagai ujung tombak dalam menyelenggarakan fungsi Binter diharapkan mampu berperan dalam menjaga keutuhaan wilayah dan kedaulatan NKRI. c. Memahami permasalahan yang terjadi dan tantangan tugas Kowil kedepan yang semakin komplek menuntut adanya aparat Kowil yang profesional dalam melaksanakan tugas Binter, guna mendukung hal tersebut maka perlu adanya upaya peningkatan kemampuan aparat Kowil dalam melaksanakan tugas Binter. 2. Maksud dan tujuan. a. Maksud. Tulisan karangan militer ini dengan maksud memberikan gambaran tentang upaya meningkatkan kemampuan Apwil dalam rangka melaksanakan Binter. b. Tujuan. Sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan tentang upaya peningkatan kemampuan Apwil. 3. Ruang lingkup dan tata urut. Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada upaya peningkatan kemampuan Apwil (se-tingkat KODIM) dalam rangka melaksanakan Binter serta permasalahannya, disusun dengan tata urut sebagai berikut : a. Pendahuluan. b. Kondisi kemampuan Apwil saat ini. c. Faktor-faktor yang berpengaruh. d. Kemampuan Apwil yang diharapkan. e. Upaya peningkatan kemampuan Apwil. f. Penutup. 4. Metoda dan pendekatan. Dalam penulisan ini menggunakan metoda diskriftif analisa dan pendekatan pengalaman tugas dilapangan. KONDISI KEMAMPUAN APWIL SAAT INI 5. Umum. Aparat kewilayahan dalam melaksanakan Binter dituntut mempunyai kemampuan mengelola dan membina potensi wilayah yang mencakup aspek geografi, demografi dan kondisi sosial untuk dapat mewujudkan suatu kekuatan dalam mendukung pertahanan Negara. Kenyataan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Binter belum menghasilkan apa yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi aparat Kowil yang dapat tercermin pada kondisi personel, kemampuan Teritorial, dan sikap Teritorial. 6. Kondisi Personel (Kodim). Kondisi personel Kodim ditinjau dari kuantitas dan kualitas pada umumnya sebagai berikut : 1) Kuantitas. Organisasi TNI AD pada umumnya dan Koter pada khususnya kekuatan personel yang ada sulit untuk terpenuhi sesuai dengan TOP/DSPP. Demikian juga kekuatan personel Kodim, pada umumnya hanya + 70% dari DSPP. 2) Kualitas. a) Komposisi. Komposisi personel ditinjau dari pangkat dan jabatan umumnya masih belum sesuai antara jabatan dan pangkat, khususnya pada jabatan Babinsa masih ada yang dijabat oleh personel Tamtama. b) Pendidikan. (1) Pendidikan Umum. Masih adanya Apwil yang lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, untuk lulusan sekolah menengah atas sangat terbatas. (2) Pendidikan Militer. Masih banyak personel yang sudah menjabat Babinsa namun belum melalui Sus Bater, terutama personel yang baru pindah dari Satpur/ Banpur. 7. Kemampuan Teritorial. Aparat Kowil dalam pelaksanaan tugas dituntut mempunyai 5 (lima) kemampuan teritorial aparat Kowil masih rendah. a. Kemampuan Temu Cepat dan Lapor Cepat belum dapat dilaksanakan dengan baik dengan demikian sulit untuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini. b. Kemampuan Manajemen Teritorial. Banyak aparat teritorial dalam laksanakan tugas tidak melaksanakan tahapan dalam manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. c. Kemampuan Pengawasan Wilayah. Aparat Kowil tidak mengerti dan memahami kondisi sosial dengan baik. d. Kemampuan Perlawanan Rakyat. Aparat Kowil belum mengerti dan memahami bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman. e. Kemampuan Komunikasi Sosial. Komunikasi sosial yang dilaksanakan oleh aparat Kowil tidak semua strata. 8. Sikap Teritorial. Dalam pelaksanaan tugas masih sering dikecami aparat Kowil yang tidak dapat mengoplikasikan sikap teritorial dengan cara wujud nyata penghayatan dan pengamalan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI dalam bentuk tingkah laku & cara bergaul, antara lain : a. Murah senyum. b. Tegur sapa. c. Rasa hormat & terima kasih. d. Kenali adat istiadat. e. Larut diri disetiap lapisan masyarakat. f. Positif dalam tata susila. g. Kesediaan untuk membantu. h. Selalu ikut giat keagamaan. 9. Permasalahan yang terjadi. a. Terbatasnya jumlah Personel Apwil dihadapkan dengan luas wilayah tanggung jawab yang dihadapi. b. Terbatasnya personel yang berkualitas dihadapkan dengan tugas tanggung jawab yang dilaksanakan di lapangan. c. Adanya wilayah yang belum terjangkau oleh aparat karena keterbatasan sarana yang dimiliki. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH 10. Umum. Aparat kewilayahan didalam melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah tanggung jawabnya masih belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh satuan atas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal dan eksternal. 11. Faktor Internal. Faktor Internal adalah pengaruh yang berasal dari dalam lingkungan tugas yang dapat menciptakan kekuatan dan kelemahan. a. Kekuatan. 1) Reformasi TNI : Tekad TNI untuk melaksanakan reformasi Internal dengan melaksanakan redisposisi, reposisi dan reaktualisasi akan berpengaruh positif terhadap keberadaan Kowil. 2) Komitmen TNI. a) Menjaga keutuhan wilayah Indonesia. b) Mempertahankan kedaulatan NKRI. c) Melindungi segenap bangsa Indonesia. 3) Disiplin : Tingkat disiplin yang cukup baik di lingkungan Kowil akan mendukung pelaksanaan tugas Binter. b. Kelemahan. 1) Kualitas Sumber Daya Manusia. Rendahnya kualiatas sumber daya aparat Kowil akan berpengaruh terhadap kinerja satuan Kowil. 2) Piranti Lunak Terbatas. Keterbatasan piranti lunak bidang teritorial akan menimbulkan keraguan pada aparat Kowil dalam pelaksanaan tugas. 3) Sarana dan Prasarana. Dukungan sarana dan prasarana yang terbatas mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. 4) Motivasi Apter. Orientasi tugas Apter yang mengacu pada kesejahteraan akan berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan tugas. 12. Faktor Eksternal. Faktor Eksternal adalah faktor yang berpengaruh dari luar lingkungan tugas yang dapat menciptakan peluang dan kendala. a. Peluang. 1) Kebutuhan Rasa Aman. Adanya keinginan masyarakat untuk hidup aman dan terhindar dari ancaman membuat masyarakat untuk tetap mempertahankan keberadaan Kowil. b. Kendala. 1) Wacana Pembubaran Kowil. Akibat pengalaman sejarah masa lalu sebagian masyarakat menginginkan Kowil di bubarkan. 2) Demokrasi Cenderung Anarkis. Tuntutan demokrasi yang disalah artikan sebagian masyarakat berpendapat keberadaan koter akan menghambat jalannya demokrasi. 3) Peran Pers/media. Peran pers baik media cetak dan elektronik yang tidak seimbang dalam penyampaian informasi akan memperburuk citra Kowil di mata masyarakat. KEMAMPUAN APWIL YANG DIHARAPKAN 13. Umum. Memahami kondisi Apwil saat ini, maka diharapkan kedepan aparat kewilayahan dapat melaksanakan tugas Binter dengan baik. Wujud nyata dari hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya kemampuan Apwil seperti penguasaan lima kemampuan teritorial. 14. Kondisi Personel : a. Kuantitas. Kuantitas personel yang diharapkan adalah mencapai 85 % DSPP sehingga dapat menjangkau wilayah tanggung jawab yang begitu luas. b. Kualitas. Personel bertugas sebagai Apwil diharapkan sudah mengikuti SUSBATER, SUSPATER sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan lima kemampuan teitorial di wilayah tanggung jawabnya. 15. Kemampuan teritorial. a. Kemampuan Penguasaan Wilayah. Yaitu Apwil harus dapat mengetahui, menganalisa potensi geografi, demografi dan kondisi sosial suatu wilayah serta dapat mengantisipasi setiap hakekat ancaman yang mungkin timbul, sehingga dapat mencegah, menangkal untuk menciptakan ketahanan wilayah. b. Kemampuan Komunikasi Sosial. Yaitu Apwil harus memiliki kemampuan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat dan aparat pemerintah lainnya, sehingga melalui komunikasi tersebut Apwil dapat mengajak komponen-komponen yang ada untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, penyiapan ketahanan wilayah. c. Kemampuan Deteksi Dini, Lapor Cepat dan Cegah Dini. Diharapkan apwil harus memiliki kemampuan mencari dan menemukan berbagai indikasi-indikasi yang berkembang di masyarakat sehingga dapat mencegah timbulnya permasalahan di masyarakat. d. Kemampuan Pembinaan Wanra/ Ratih. Yaitu Apwil harus mampu dan sanggup untuk menyiapkan masyarakat yang terpilih untuk disiapkan, dilatih dan disusun dalam suatu organisasi yang memiliki motivasi, semangat dan kemampuan perlawanan dalam upaya bela negara. e. Kemampuan Manajemen Teritorial. Adalah kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang Apwil dalam menyelenggarakan ketatalaksanaan Binter, yang mencakup Pul data, pembuatan tabulasi data, mengidentifikasi wilayah serta pembuatan laporan-laporan berkala tentang perkembangan situasi wilayah serta pembuatan laporan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. 16. Sikap Teritorial. Wujud nyata penghayatan dan pengamalan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dalam bentuk tingkah laku dan cara bergaul antara lain : a. Murah senyum. b. Tegur sapa. c. Rasa hormat & terima kasih. d. Kenali adat istiadat. e. Larut diri disetiap lapisan masyarakat. f. Positif dalam tata susila. g. Kesediaan untuk membantu. h. Selalu ikut giat keagamaan. UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN APWIL 17. Umum. Fungsi dan peran Apwil dalam melaksanakan Binter perlu diarahkan agar dapat menciptakan kondisi ketahanan wilayah dengan memanfaatkan potensi geografi, demografi dan kondisi sosial sebagai RAK juang yang tangguh untuk kepentingan Hanneg. 18. Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kemampuan Apwil dalam rangka pelaksanaan Binter di wilayah. b. Meningkatkan kemampuan Apwil dalam rangka mengelola potensi Nasional untuk kepentingan Hanneg. 19. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a. Tersosialisanyi fungsi Binter dilingkungan Apwil. b. Menata Binter sebagai bagian dari fungsi TNI AD. c. Terwujudnya sistim pertahanan semesta sebagai efek tangkal awal. 20. Subyek. Subyek dalam pembinaan ini adalah. a. Pangdam. Melaksanakan pembinaan personel di Satuan-Satuan jajarannya dalam rangka pembinaan Teritorial, bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Kasad. b. Danrem. Melaksanakan pembinaan personel di Satuan-Satuan jajarannya dan bertanggung jawab kepada Pangdam. c. Dandim. Selaku pembina Apwil di Satuan dalam pelaksanaan Binter dan bertanggung jawab kepada Danrem. 21. Obyek. Obyek dalam pembinaan adalah : a. Personel Apwil (Kodim) : agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam rangka Binter untuk kepentingan Hanneg. b. Masyarakat : agar masyarakat dapat menerima, memahami dan mendukung pelaksanaan Binter yang dilaksanakan oleh Apwil. 22. Metoda. Metoda yang digunakan dalam upaya pembinaan adalah : a. Sosialisasi. Mensosialisasikan peran Binter di lingkungan Apwil sehingga dapat dimengerti dan diterima serta mampu dilaksanakan. b. Edukasi. Melaksanakan pendidikan bagi Apwil seperti Susbater, Suspater, serta pembekalan kepada personel yang akan bertugas di Komando kewilayahan kepada Apter. c. Latihan. Menyelenggarakan latihan terprogram tentang Binter serta melaksanakan latihan dalam satuan. d. Penataran. Menyelenggarakan penataran untuk membekali Apter dalam tugas, tentang berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya. e. Penugasan. Memberi kesempatan kepada aparat Kowil untuk tugas diberbagai jenis penugasan. f. Rekrutmen. Menyelenggarakan test psikologi bagi aparat yang masuk Kowil Pengisian jabatan tugas siswa dengan kebutuhan dan kemampuan personel. 22. Sarana dan prasarana. a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di satuan maupun wilayah. b. Memanfaatkan lembaga pendidikan dan jam Komandan di satuan. 23. Upaya yang dilakukan. a. Sosialisasi. Menyelenggarakan sosialisasi berbagai ketentuan dan kebijakan pimpinan tentang Binter melalui Jam Komandan, Pen Pas, dan sebagainya. b. Latihan. Melaksanakan latihan sesuai program dari Komando atas. c. Mewajibkan setiap personel Apwil membuat buku/ catatan rencana kegiatan harian/ mingguan yang pelaksanaannya dilaporkan. d. Mewajibkan dan membiasakan setiap personel Apwil membuat laporan situasi dan laporan kejadian di wilayah tanggung jawabnya. e. Membekali kemampuan komunikasi sosial bagi setiap personel Apwil. f. Meningkatkan kesejahteraan personel Apwil dan keluarganya dengan melalui koperasi. g. Melaksanakan pengawasan/ pengecekan terhadap setiap rencana atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh personel Apwil di wilayah. PENUTUP 24. Kesimpulan. Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Tantangan tugas satuan Kowil yang semakin komplek dan dinamis menuntut aparat Kowil dapat melaksanakan tugas dengan profesional. Kondisi ini belum dapat tercipta karena adanya keterbatasan sumber daya aparat Kowil yang rendah. b. Upaya meningkatkan kemampuan aparat kewilayahan setingkat Kodim melibatkan Pangdam, Danrem, Dandim sebagai obyek dengan cara/metode, sosialisasi, edukasi, latihan, penataran, penugasan dan rekrutmen. c. Dengan meningkatkan kemampuan aparat Kowil maka tugas pembinaan teritorial dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI-AD menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. 25. Saran. Untuk mewujudkan hasil pelaksanaan Binter yang diharapkan perlu disarankan sebagai berikut : a. Rekrutmen Aparat di Komando kewilayahan harus selektif dan diharuskan melalui pendidikan Susbater atau Suspater. b. Penataran atau pembekalan dalam Satuan bagi personel Apwil harus diprogramkan dan rutin dilaksanakan. c. Perlunya peningkatan unsur pengawasan dari para Dansat/ Pa di Satuan kewilayahan terhadap setiap rencana/ kegiatan yang dilaksanakan oleh personel Apwil di wilayah. 26. Demikian penulisan tentang upaya peningkatan kemampuan Apwil dalam rangka melaksanakan Binter, semoga bermanfaat dan kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan ini, untuk itu kami mohon koreksi guna penyempurnaan makalah ini. http://towarani1407.blogspot.com

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BINTER BAGI DANRAMIL DALAM RANGKA MENANGKAL BAHAYA KONFLIK HORISONTAL


BAB I PENDAHULUAN 1. Umum. a. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama dan adat istiadat sangat rentan akan terjadinya Konflik Horisontal. Kondisi nyata tersebut harus disikapi dengan sangat bijaksana oleh seluruh komponen bangsa, baik masyarakat maupun aparat pemerintah. Sebab apabila tidak, akan menimbulkan bahaya yang lebih besar yaitu terjadinya disintegrasi. b. Dari pandangan faktor keamanan dalam hal ini TNI, Konflik Horisontal merupakan suatu potensi bentuk ancaman yang dapat mengacam stabilitas keamanan negara, sebab apabila Konflik yang dipicu oleh masalah SARA, maka akan menimbulkan masalah yang sangat komplek karena kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. c. Koramil mempunyai peran sangat penting dalam menangkal terjadinya Konflik Horisontal, karena tugasnya langsung berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat memantau kegiatan yang dilakukan masyarakat sehari-hari. Melihat tantangan tugas yang cukup kompleks, maka diperlukan Danramil yang memiliki kemampuan handal. Tapi pada kenyataannya masih banyak Danramil yang memiliki pengetahuan tentang Binter masih sangat dangkal, kurangnya penguasaan Komunikasi sosial serta sikap dan perilaku yang tidak bisa dijadikan teladan. d. Melihat hal diatas, penulis memandang perlu untuk mengangkat masalah ini dan memberikan sumbangan pikiran guna peningkatan kemampuan Binter bagi Danramil dalam rangka menangkal bahaya Konflik Horisontal. 2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Untuk memberikan gambaran tentang upaya peningkatan kemampuan Binter Danramil dalam menangkal Konflik Horisontal. b. Tujuan. Sebagai bahan masukan bagi Komando atas dalam menentukan kebijakan tentang pola pembinaan teritorial terutama bagi aparatnya. 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut . Tulisan ini membahas tentang upaya peningkatan kemampuan Danramil yang meliputi landasan pemikiran kondisi serta upaya dengan tata urut sebagai berikut : a. Pendahuluan. b. Latar Belakang Pemikiran. c. Kondisi Danramil saat ini. d. Faktor yang berpengaruh. e. Kondisi Danramil yang diharapkan. f. Upaya Meningkatan Kemampuan Danramil Dalam Bidang Teritorial. g. Penutup. 4. Methode dan Pendekatan. Dalam pembuatan Karangan militer ini digunakan metode pendekatan empiris analitis atau Deskriptis Pragmatis. 5. Pengertian-pengertian. a. Konflik Horisontal. Adalah pertikaian atau perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan dari segi atau faktor SARA. b. SARA = suku, Agama, Ras, dan antar golongan. c. Binter Adalah merupakan kegiatan TNI-AD dalam membina hubungan dengan segenap lapisan masyarakat, sehingga tercipta Kemanggulan TNI dengan rakyat untuk didayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara. BAB II LATAR BELAKANG PEMIKIRAN 6. Umum. Dalam setiap permasalahan yang timbul, tentu ada latar belakang yang menjadi sebab persoalan itu muncul. Demikian juga dalam pembahasan tulisan ini, ada beberapa hal yang kami gunakan sebagai landasan berpikir dalam rangka menyikapi kurangnya kemampuan Binter bagi Danramil dan dalam upaya peningkatannya. 7. Dasar Pemikiran. a. Pancasila. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia. Dalam konteks pembahasan ini, sila ke–3 dari Pancasila yaitu : “Persatuan Indonesia” menjiwai semangat dalam menangkal bahaya konflik horisontal, dimana masyarakat Indonesia yang majemuk akan tetap bersatu dalam kebhinekaan yang ada. Semangat persatuan dan kesatuan akan meredam keinginan atau kepentingan setiap golongan yang berbeda untuk tetap mengedepankan kepentingan bangsa. b. UUD 1945. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, UUD 1945 merupakan sumber hukum yang berlaku dan mempunyai legitimasi yang kuat dalam menyelesaikan segala bentuk pertikaian atau permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun bermasyarakat. Dalam pembahasan tulisan ini dijiwai oleh UUD 1945 pasal 30 ayat 1 : “Setiap warga negara berhakdan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Berdasarkan pasal ini kita wajib menjaga agar jangan sampai terjadi konflik horisontal yang akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara. c. Sapta Marga. Dalam sapta Marga yang ke – 2 yaitu : “Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggungjawab dan tidak mengenal menyerah”. Hal ini mnejadi semangat untuk membela dan mempertahankan Indonesia dengan menjaga agar negara Indonesia terhindar dari konflik yang menimbulkan perpecahan dan kehancuran. d. Sumpah Prajurit. Dengan tetap menjaga keutuhan negara ini berarti kita telah setia kepada negara kita. Maka upaya untuk menangkal terjadinya konflik merupakan salah satu perwujudan kesetiaan prajurit yang pertama yaitu : “Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. e. Delapan Wajib TNI. Setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat harus ditanggapi dan ditangani secara serius, karena kita selaku aparat harus selalu tanggap terhadap kesulitan atau permasalahan yang terjadi di tengah–tengah masyarakat, termasuk mengantisipasi jangan sampai terjadi konflik antar kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan jiwa dari Delapan Wajib TNI yang ke – 8 yaitu : “Menjadi contoh dan memelopori usaha–usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya”. 8. Hal–hal Lain. Hal lain yang mendasari penuangan gagasan dalam tulisan ini adalah melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat dewasa ini yang begitu kompleks. Hal ini memacu untuk meningkatkan kemampuan Danramil dalam menghadapi kondisi masyarakat di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Yaitu masyarakat modern yang memiliki wawasan yang luas dan masyarakat yang kritis terhadap perubahan yang terjadi. Sehingga dituntut keberadaan aparat yang dapat mengimbangi kondisi tersebut. Sementara kemampuan yang dimiliki oleh aparat dalam hal ini Danramil dari segi pengetahuan dan keterampilan masih sangat jauh tertinggal di belakang, hal ini terlihat dari dangkalnya pengetahuan tentang Binter ; kurangnya penguasaan komunikasi sosial serta sikap dan perilaku yang belum mencerminkan ketauladanan seorangan pemimpin. Sehingga perlu adanya upaya peningkatan kemampuan bagi aparat yang mempunyai tugas dalam bidang teritorial. BAB III KONDISI DANRAMIL SAAT INI 9. Umum. Koramil merupakan satuan Komando Kewilayahan yang terkecil dijajaran TNI – AD yang menyelenggarakan fungsi administrasi bagi anggotanya dan melayani kepentingan masyarakat sesuai fungsinya sebagai satuan kewilayahan. Dalam melakukan tugasnya banyak berhubungan dengan masyarakat karena fungsi utamanya yaitu pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial. Hal ini menuntut kemampuan yang memadai dari aparat teritorial dalam mengimbangi perkembangan masyarakat di lingkungan tugasnya. 10. Pengetahuan Tentang Binter. Sebagai aparat teritorial, Danramil dituntut memiliki pengetahuan yang memadai tentang Binter, Pada kenyataannya kemampuan Danramil secara umum masih jauh dari yang diharapkan. Bagaimana seorang Danramil akan mengembangkan satuannya dalam rangka tugas pembinaan kedalam bagi anggota Koramil serta pembinaan terhadap masyarakat sebagai obyek pembinaan, teritorial apabila tidak mempunyai dasar ilmu atau pengetahuan tentang Binter yang akan dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam bertindak atau mengambil keputusan. Seorang pemimpin akan bisa mengambil keputusan dengan bijaksana apabila dia menguasai masalah, untuk itu harus memiliki modal pengetahuan sehingga akan percaya diri dan yakin dalam memecahkan suatu masalah. 11. Penguasaan Komunikasi Sosial. Kondisi umum yang terjadi saat ini juga bahwa para Danramil kurang mengetahui masalah komunikasi sosial, yaitu cara–cara untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan masyarakat. Danramil kurang menguasai tentang taktik dan tehnik untuk mengambil hati rakyat baik secara lisan/ucapan maupun dengan perbuatan. Padahal komunikasi sosial ini merupakan cara yang paling efektif untuk mendapat simpati dan dukungan rakyat. Kurangnya penguasaan tentang komunikasi sosial akan menghambat proses kemanunggalan TNI dan rakyat. Karena Danramil kurang dekat dengan masyarakat, maka rakyat pun tidak akan terbuka terhadap aparat, akibatnya masyarakat enggan untuk memberikan informasi apabila terjadi sesuatu di lingkungannya. 12. Sikap dan Perilaku. Hal yang perlu mendapat perhatian juga masalah sikap dan perilaku seorang Danramil. Karena masih banyak Danramil yang mempunyai sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin. Masih banyak Danramil yang arogan dan bertindak semena – mena, kadang – kadang menakut – nakuti masyarakat. Dalam lingkungan tugas/dinas, anggota akan menilai atasannya apakah berbuat sesuai aturan atau tidak. Anggota akan loyal kepada atasannya yang berkata sesuai dengan diperbuatnya. Apalagi dalam lingkungan masyarakat, dimana lingkungan tugas aparat teritorial adalah masyarakat yang harus dihormati dan diayomi atau dilindungi. Maka apabila sikap dan perilaku Danramil tidak sesuai dengan aturan bahkan cenderung banyak melanggar aturan, akan menimbulkan antipati terhadap aparat teritorial. Hal ini berpengaruh langsung terjadap pencapaian tujuan untuk merebut hati rakyat, yang terjadi malah sebaliknya yaitu rasa benci terhadap TNI. BAB IV FAKTOR YANG BERPENGARUH 13. Umum. Pada setiap kondisi yang terjadi serta pertimbangannya tentu akan mendapat pengaruh dari dalam kondisi itu sendiri maupun dari luar. Demikian juga dalam upaya peningkatan kemampuan Danramil dalam menangkal terjadinya konflik horisontal terdapat faktor–faktor yang mempengaruhi baik yang mendukung maupun faktor faktor yang menghambat terhadap pencapaian tujuan dari upaya yang dilakukan. 14. Faktor Internal. a. Kekuatan. 1) Pengalaman Pendidikan. Danramil yang telah lama bertugas mulai lulus dari pendidikan dasar hingga melaksanakan tugas jabatan Danramil tentunya telah banyak mengikuti tugas belajar atau mengikuti pendidikan, mulai dari pendidikan yang diselenggarakan di tingkat pusat yang bersifat pendidikan umum maupun pendidikan spesialisasi, seperti SUSARCAB, SUSDANRAMIL, SUSPATER, dll, sampai pendidikan yang diselenggarakan terutama berupa penataran, pembekalan, Apel Dansat, dll. Hal ini merupakan modal dasar pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki yang menjadi kekuatan untuk melaksanakan tugas. 2) Pengalaman Dinas/Tugas. Para Danramil pada umumnya telah lama melaksanakan tugas kemiliteran. Apalagi perwira yang berasal dari Tamtama atau Bintara mempunyai pengalaman tugas yang lebih lama, baik dinas di satuan selama di Home Base maupun tugas di daerah operasi. Pengalaman tugas bersama–sama anggota telah memberikan pengalaman yang berharga serta pelajaran dari wawasan yang luas dalam memahami suatu masalah dan mengambil keputusan. b. Kelemahan. 1) Pertambahan Usia. Apabila ada kemampuan, maka ada batas kemampuan yang dimiliki setiap orang. Batas kemampuan atau salah satu kelemahan yang dimiliki seorang Danramil yaiu bertambahnya usia atau semakin tua usia yang mengakibatkan semakin menurunnya kondisi fisik serta daya fikir walaupun semangat masih menggebu. Hal ini karena setiap manusia pasti akan mengalami penurunan daya tahan fisik, apalagi setelah sekian lama melaksanakan tugas. 2) Karakter Pribadi. Kondisi emosional seseorang sangat berpengaruh terhadap tindakan dan keputusan yang diambil. Bagi seorang Danramil yang mempunyai karakter teretntu, kadang–kadang mengambil keputusan atas dasar emosional dan tidak berdasarkan akal sehat atau pemikiran yang jernih. Misalnya seorang yang pemarah, mudah tersinggung, tidak sabar, tidak berani mengambil keputusan dan lain–lain, akan berpengaruh dalam menilai suatu masalah akibtanya menjadi tidak obyektif dan mengambil keputusan yang tidak tepat pada sasaran. 15. Faktor Eksternal. a. Peluang. 1) Dukungan Tokoh Masyarakat. Disamping faktor dari dalam rangka faktor dari luar yang mempengaruhi kondisi Danramil dalam melaksanakan tugas, diantaranya adalah adanya dukungan tokoh masyarakat disekitar tempat tugas. Karena hubungan yang dibina dengan baik terhadap tokoh masyarakat maka akan memberikan penghormatan serta memberi penghargaan dan dukungan baik moril maupun materiil dalam melaksanakan tugas satuan. 2) Dukungan Pemerintah Daerah. Koramil sebagai salah satu komando kewilayahan pasti akan berhubungan dengan pemerintah daerah dalam rangka koordinasi tentang pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan masyarakat di daerah. Hal ini akan memberikan peluang dalam menyelesaikan tugas dengan kebijakan dari Pemda atau fasilitas yang dimiliki. b. Kendala. 1) Lingkungan Tempat Bertugas/Dinas Salah satu faktor penghambat dari lingkungan kerja yaitu adanya tempat–tempat yang terlarang di sekitar wilayah tugas, seperti tempat perjudian, tempat prostitusi dan lain–lain. Kondisi ini merupakan kendala untuk mengembangkan kondisi yang positif di sekitar Koramil. Upaya penegakan disiplin, hukum dan tata tertib akan berbenturan dengan kepentingan berbagai pihak yang terkait yang memerlukan koordinasi yang betul–betul baik. 2) Faktor Keluarga. Sebagai manusia biasa, diluar tugas sebagai anggota TNI, Danramil tentu mempunyai masalah keluarga, misalnya kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan fasilitas dinas yang serba terbatas dihadapkan dengan kebutuhan keluarga yang cukup banyak tentu akan memerlukan perhatian untuk diselesaikan. Hal ini mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok yang harus dilaksanakan. BAB V KONDISI DANRAMIL YANG DIHARAPKAN 16. Umum. Dari seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka upaya peningkatan kemampuan Danramil di bidang pembinaan tertorial, tentunya ada suatu kondisi yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau tolak ukur dari kondisi yang ada saat ini agar mengalami perubahan menjadi kondisi yang diharapkan melalui proses upaya yang dilakukan. Dalam menentukan kondisi yang diharapkan akan berpedoman kepada tugas pokok yang harus dilaksanakan dikaitkan dengan kondisi sekarang serta tantangan tugas ke depan. Dalam konteks pembahasan tulisan ini, sosok Danramil yang bagaimana yang diharapkan dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas pokok yang sehari dengan perkembangan situasi sekarang dan masa yang akan datang. 17. Pengetahuan Tentang Binter. Danramil yang diharapkan dapat menjawab tantangan tugas ke depan minimal harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pembinaan teritorial mulai dari pengertian, penguasaan teori tentang Binter ini sangat penting sebagai modal dasar dalam melaksanakan tugas . Dalam menilai suatu masalah akan mempunyai dasar yang kuat dan yakin akan tindakan atau keputusan yang diambil serta mempunyai rasa percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki 18. Penguasaan Komunikasi Sosial. Komunikasi sosial yang efektif sangat diperlukan dalam pembinaan teritorial, karena rakyat sebagai obyek utama dalam pelaksanaan tugas Danramil, maka kita harus fokuskan seluruh kemampuan dalam memperlancar hubungan dengan masyarakat. Dalam berhubungan dengan masyarakat guna melaksanakan tugas Danramil harus menguasai komunikasi sosial, karena apabila komunikasi dengan masyarakat sudah terjalin dengan baik, maka tugas akan lebih mudah dilaksanakan karena rakyat mendukung setiap tugas yang dilaksanakan. Pribahasa “tak kenal maka tak sayang” dapat dijadikan pedoman, kalau kita baik-baik dengan rakyat, maka rakyat pasti akan baik dan mendukung kepada TNI. 19. Sikap dan Perilaku. Kehadiran seorang komandan akan menentukan keberhasilan dalam pertempuran. Ini berarti bahwa kehadiran dan ketauladanan dari seorang pimpinan di tengah-tengah anggota sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas. Ketauladanan seorang komandan ynag diharapkan adalah yang mempunyai sikap dan perilaku yang baik, sabar disiplin, bijaksana dan taat menjalankan ibadah. Tapi dalam soal kedinasan tetap tugas dan tidak ragu-ragu. Daalam pelaksanaan tugas pokok satuan, seorang Danramil yang memiliki sikap dan perilaku seperti tersebut diatas sangat diperlukan dalam mengendalikan anggota sehingga tidak ada alasan bagi anggota untuk melanggar. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari diluardinas, akan dihormati dan disegani oleh masyarakat serta akan mudah memberikan pengaruh kepada masyarakat tersebut. BAB VI UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN DANRAMIL DALAM PEMBINAAN TERITORIAL 20. Umum. Dalam rangka menciptakan suatu kondisi yng sesuai dengan keinginan atau yang diharapkan tentunya memerlukan adanya upaya-upaya guna tercapainya tujuan tersebut. Guna menuju ke arah pencapaian tujuan dalam satu bidang akan berkaitan dengan bidng lain, demikian juga dengan pembahasan Binter akan berkaitan dengan bidang lain baik internal di lingkungan instansi militer maupun kemampuan Dan Ramil dalam rangka mencegah bahaya konflik horisontal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah. 21. Tujuan. Tujuan dari upaya peningkatan kemampuan Danramil dalam pembinaan teritorial, yaitu : a. Agar Danramil handal dalam melaksanakan Binter b. Agar Danramil mampu menghadapi era globalisasi c. Agar Danramil dapat eksis pembinaan teritorial. d. Agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan kedaulatannya terjaga. 22. Sasaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada upaya ini adalah sebagai berikut : a. Danramil yang menguasai masalah Binter. b. Danramil yang menguasai tehnik komunikasi sosial. c. Seorang Danramil yang mempunyai sikap dan perilaku yang dapat dijadikan suri tauladan. d. Danramil yang dapat menjembatani kepentingan satuan dengan pemda dan tokoh masyarakat. 23. Subyek. Yang menjadi subyek dari upaya peningkatan kemampuan Dan Ramil ini adalah komandan atasan yang berwenang memberikan kebijakan sebagai atasan langsung yaitu, Dandim, Danrem dan Pangdam. 24. Obyek. Yang menjadi obyek yang akan ditingkatkan dalam upaya peningkatan kemampuan ini adalah Danramil. 25. Methode. Dalam melakukan upaya guna meningkatkan kemampuan Danramil dengan mengoptimalkan segala sarana dan prasarana yang tersedia dengan menggunakan methode sebagai berikut : a. Ceramah Methoda ini bisa dilakukan dengan cara memberikan arahan pada saat jam komandan, penataran, apel Dansat, atau kegiatan khusus pembekalan kepada para Danramil melalui rapat koordinasi teknis atau pembekalan khusus apabila akan menghadapi kegiatan-kegiatan tertentu misalnya : menghadapi pemilu, kegiatan Bhakti TNI, dll. b. Tanya Jawab Methode ini dilakukan dengan cara menyampaikan atau menanyakan jawaban dari persoalan atau permasalahan yang ada kepada orang yang lebih mengerti, memahami dan menguasai masalah yang akan kita sampaikan dan bertindak sebagai nara sumber, dalam suatu forum tertentu. c. Diskusi Suatu masalah dapat dipecahkan dengan cara didiskusikan, sehingga Danramil dapat mengerti sejauh mana pengetahuannya terhadap suatu masalah. Dalam methode diskusi para Danramil dapat mengungkapkan tanggapan, pendapat, gagasan atau pengalaman pribadi dan ide-ide yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. d. Study Kasus Yaitu dengan cara melemparkan contoh kasus yang harus dibahas oleh para Danramil atau dengan persone lain. Dengan mempelajari contoh-contoh kasus yang ada maka para Danramil akan bertambah wawasannya dalam mengantisipasi jangan sampai permasalahan yang sama terulang kembali, serta bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang dihadapi, sehingga akan semakin banyak pengetahuan atau pengalaman dengan mempelajari contoh-contoh kasus yang terjadi. e. Aplikasi Methode aplikasi merupakan penerapan dari semua teori yang dimiliki oleh para Danramil dengan dihadapkan kepada kondisi nyata dilapangan mengenai suatu permasalahan. Pnguatan teori yang dimiliki dalam melakukan tindakan atau mengambil keputusan. Menilai dan mengamati suatu masalah dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan. Para Danramil dapat membandingkan suatu permasalahan dengan membandingkan dengan pengalaman yang telah dialami sebelumnya. 26. Sarana dan Prasarana. Dalam upaya meningkatkan kemampuan Danramil agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai guna melaksanakan tugasnya secara maksimal dengan menggunakan piranti lunak dan piranti keras. a. Kriteria Seorang Danramil. Untuk mencapai tingkat sumber daya manusia yang sesuai dengan harapan, maka perlu dibuat suatu standar baku sebagai kriteria bagi jabatan Dan Ramil sehingga kemampuan awal sebelum menjadi Danramil harus dipenuhi oleh seorang perwira yang akan menduduki jabatan Danrmil. b. Buku Petunjuk. Perlu disiapkan sarana tanpa buku petunjuk administrasi dan buku petunjuk pelaksanaan tentang pembinaan teritorial yang akan digunakan oleh Danramil sebagai pegangan dan dasar pengetahuan tentang prosedur secara administrasi dalam melaksanakan tugas serta bagaimana tugas dilapangan secara teknis maupun taktis. c. Kurikulum. Agar proses pembelajaran guna peningkatan kemampuan materi Binter dapat maksimal, maka diperlukan program pendidikan yang khusus tentang Binter yang dituangkan dalam kurikulum, sehingga materi ini dapat dilaksanakan secara terprogram daam pelaksanaan beberapa jenis pendidikan/sus dilingkungan TNI-AD. d. Lembaga Pendidikan. Salah satu sarana penunjang untuk meningkatkan kemampuan adlaah lembaga pendidikan. Ini merupakan media atau sarana yang efektif untuk belajar, karena dalam lembaga pendidikan bertemu secara langsung antara peserta didik dengan pendidik atau pengajar yang mempunyai kemampuan di bidangnya. Semua methode dapat dilakukan disini dengan menggunakan sarana yang tersedia. 27. Upaya. Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, dalam rangka peningkatan kemampuan Danramil dalam bidang pembinaan teritorial dilakukan dengan upaya sebagai berikut : a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berbicara mengenai sumber Daya Manusia (SDM) tidak akan lepas dari ilmu manajemen, karena pada dasarnya manajemen adalah keterampilan mendayagunakan seluruh sumber daya yang tersedia dan mendapatkan posisi dan kondisi yang kondusif bila dihadapkan dengan perubahan dan permasalahan. Untuk mewujudkan kemampuan Danramil yang mampu menghadapi perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini dari ke depan khususnya ancaman diintegrasi bangsa yang ditiik beratkan pada peningkatan sumber daya manusia yaitu melalui beberapa cara, antara lain : 1). Melalui Sistim Formal. Yaitu untuk meningkatkan kemampuan Danramil sebagai prajurit teritorial serta implementasi lima kemampuan teritorial dalam melaksanakan tugas melalui kursus-kursus dan penataran yang dilaksanakan oleh masing-masing Rindam yang diikuti oleh pejabat Dan Ramil atau yang akan diarahkan untuk jabatan Danramil, namun kurikulum dan materi ditentukan oleh pusat teritorial TNI-AD guna mendapat keseragaman kemampuan. Akan tetapi daerah dapat memberikan muatan sesuai ciri dan kebiasaan daerah maisng-masing. Dan yang kedua dengan mengikuti pendidikan secara terpusat yang dilaksanakan di tingkat pust, dalam hal ini oleh Pusik Teritorial bagi para Dan Ramil atau Pejabat yang akan diarahkan menjadi Danramil. Dengan pendidikan langsung dibawah pembinaan pusat teritorial TNI-AD diharapkan akan lebih meningkatkan wawasan yang lebih jauh ke atas dalam menilai permasalahan yang terjadi dan diberikan pandangan-pandangan mengenai penyelesaian masalah dengan dikaitkan pada kepentingan yang bersifat atau lingkup nasional serta kepentingan yang bersifat strategis. 2). Peningkatan kualitas dalam bidang pengetahuan dan keterampilan. Hal ini dimaksudkan agar para Danramil memiliki wawasan yang luas, menguasai sejumlah ilmu pengetahuan, memiliki daya nalar dan analisa yang baik, mampu mengkoordinir pendapat dan aspirasi masyarakat serta mampu menarik kesimpulan dan menemukan solusi yang baik secara cepat dan tepat, maka perlu diadakan pembekalan, pernyataan dan aplikasi pengetahuan sert keterampilan yang meliputi pengetahuan dasar dan pengetahuan pendukung dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga akan terbina dan tercipta suatu sosok yang ideal sebagai aparat teritorial dari segi pengetahuan dan keterampilan bidang pembinaan teritorial. 3). Peningkatan kualitas dalam bidang fisik atau keterampilan. Tampilan fisik yang prima, berwibawa, dinamis dan diterima dilingkungannya sebagai seorang Prajurit teritorial yang profesional sangat mendukung pelaksanaan tugasnya di lapangan. Untuk dapat mewujudkan kondisi tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan dan latihan baik secara terprogram maupun non program yang diatur suaru sistematis oleh komandan satuan teritorial masing-masing. Guna mengoptimalkan upaya diatas, maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1) Dandim memberikan arahan padasaatBriefing kepada para Danramil tentan peningkatan kinerja di lapangan sekaigus tanya jawab mengenai masalah yang dihadapi para Danramil dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. 2) Setiap satu bulan sekali paraDanramil diberikan contoh study kasus untuk dibahas dan didskusikan bersama-sama untuk mencari pemecahannya yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam meningkatkan kemampuan Danramil dalam mengatur kegiatan di Koramilmasing-masing. 3) Sewaktu-waktu Dandim atau Kasdim megecek kemampuan Danramil dalam membuat produk-produk yag berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Danramil seperti ST, laporan-laporan atau rencan-rencana dalam bentuk tertulis. Degan maksud agarDanramil mampu membuat tersebut bukan hanya bisa memrintahkan pembuatannya kepada Ba TUUD saja. b. Peningkatan Komunikasi Sosial. Upaya ini dititik beratkan kepada hubungan dengan masyarakat melalui pembinaan kedalam guna mewujudkan Danramil yang profesional dalam bidangnya dengan pembekalan, sosialisasi dan pengarahan komandan atasan. Dan untuk sasaran kekar dalam rangka mendekatkan diri kepada rakyat maka dilaksanakan dengan meningkatkan hubungan baik dengan rakyat melalui kegiatan 1). Tetap muka untuk menumbuhkan hubungan diologis dan komunikasi dari arah antara masyarakat dan Danramil. 2). Pembentukan Forum Komunikasi untuk mewadahi aspirasi masyarakat sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan kondusif antara masyarakat dan Danramil. 3). Mengikut sertakan masyarakat dalam setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh satuan kewilayahan dan sebaliknya selalu berperan serta secara aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitarnya. Upaya yang dilakukan antara lain : 1) Dalam setiap apel radio Dandim atau Kasdim memberikan arahan dan penekanana tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta bersikap baik-baik dengan rakyat. 2) Pada saat Briefing perwira Dandim mengemukakan masalah yang dihadapi oleh salah satu Koramil khusunya mengenai hubungan dengan masyarakat dan memrintahkan untuk dibahas atau mendiskusikannya agardicari pemecahannya secara bersama-sama sehingga Koramil atau perwira lain mengetahui perkembnangan situasi yang terjadi saat itu. 3) Dandim memberikan tugas kepada salah seorang Danramil untuk mewakilinya dalam salah satu undangan pertemuan dengan tokoh masyarakat, dengan maksud memberikan pengalaman kepada para Danramil dalam berkomunikasi dengan tokoh masyarakat. c. Kemampuan Aplikasi di Lapangan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan untuk menerapkan semua teori yang dimiliki dan menganalisa masalah untuk ditiapkan secara serasi terhadap persoalah yang dihadapi dengan menyesuaikan terhadap lingkungan atau perkembangan situasi upaya yang dilakukan berupa petunjuk, pedoman dan langkah-langkahpralitis dalam menyelesaikan masalah atau kasus yang ada adalah pengalaman dan antisipasi yang dituangkan dalam bentuk protap-protap, buku saku atau bentuk-bentuk lain. Adapun isi dan sifatnya terbagi dalam kasus perkasus sehingga lebih praktis. Bentuk lain dari upaya aplikasi ini adalah berupa buku pedoman praktis yang mengandung ilmu-ilmu terapan tentang bagaimana pola sikap dan pola tindak sebagai aparat teritorial yang profesional dalam menyelesaikan masalah di lapangan. upaya aplikasi ini dipandang sangat bermanfaat dibandingkan dengan buku buku petunjuk teknis atau petunjuk lapangan yang bersifat lebih umum dan menumbuhkan lebih banyak penjabaran, upaya ini dapat ditindak lanjuti dengan menggunakan methode latihan dan aplikasi melalui : 1). Latihan yang intensif sesuai program maupun non program dengan methode diskusi, study kasus dann praktek atau aplikasi di lapangan dihadapkan dengan kondisi ancaman aktual yang mungki dihadapi . 2). Penegasan dan konsisten dan konselamn sebagai Danramil yang profesionalisme dan memegang teguh jati diri TNI sebagai tentara nasional. 3). Sosialisasi profesionalisme prajurit teritorial yang bersumber dari jati diri TNI dan reformasi internal TNI kepada seluruh lapisan masyarakat instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di daerah masing-masing. 4). Aplikasi penegasan di lapangan dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada instansi daerah yang memiliki sektor pembinaan langsung terhdap unsur geografi, demografi dan kondisi sosial yang ada. Upaya yang dapat dilakukan yaitu : 1) Dandim atau perwira Staf selalu menberikan arahan tentan bagaimana mengaplikasikan semua kemampuan para Danramil dalam setiap kegiatan di lapangan yag berhubungan dengan masyarakat. 2) Dandim memberikan tugas kepada para Danramil untuk menyelenggarakan suatu kegiatan lomba misalnya Turnamen Bulu Tangkis tingkat Kecamatan. Yang melibatkan seluruh anggota dan masyarakat sekitarnya. Dengan maksud untuk melihat atau mengukur sampai sejauh mana kemampuan Danamil dalam mengatur anggota dan mengerahkan masyarakatnya dalam melaksanakan suatau kegiatan dengan segala kendala dan rintangan yang akan ditemui dalam pelaksanaannya. Peningkatan Ketahanan Mental. Ketahanan pribadi yang tergambar dalam mental pribadi yang identik dengan kerja keras atau atas kerja Dan Ramil yang tergambar dalam disiplin, inovatif dan kreatif, oleh kasus kerja secara aktual di lapangan akan menghasilkan Dan Ramil yang profesional memegang teguh jati diri TNI dan diketahui oleh rakyatnya dalam rangka ikut serta berperan aktif mengembalikan citra positif TNI yang terpurak akibat kesalahan masa lalu. Selanjutnya untuk mewujudkan peningkatan kualitas mental prajurit dalam hal ini Danramil yang profesional diarahkan kepada pembentukan kepribadian yang meliputi : 1). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2). Sopan Santun 3). Tata Krama 4). Ketauladanan 5). Tahan Uji 6). Ulet 7). Berkeyakinan atas kebenaran idiologi Pancasila 8). Berkeyakinan atas agama yang dianut 9). Menjunjung tinggi norma hukum 10). Memegang teguh prinsip kebenaran 11). Menghormati pendapat orang lain 12). Konsisten terhadap tugas dan pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara. Guna meningkatkan ketahanan mental ini, Danrdim memerintahkan kepada seluruh anggota termasuk Danramil setiap Malam Jumat untuk mellaksanakan apengajian bagi anggota yang beragana Islam atau kebaktian bagi anggota yang beragama Non Islam.Dengan kegiatan ini dapat diiukuti beberapa kegiatan oleh anggota : 1) Mendengarkan ceramah agama dalam rangka meningkatkan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2) Tanya jawab dan diskusi seputar kehidupan beragama. 3) Melaksanakan ibadah secara bersama sebagai perwujudan secara nyata sebagai manusia yang bertakwa/berakhlak mulia. BAB VII P E N U T U P 28. Kesimpulan. Kondisi nyata saat ini, dimana masih dangkalnya pengetahuan Danramil tentang Binter, kurangnya pengusaan tentang komukasi sosial serta sikap dan perilaku yang belum mencerminkan ketauladanan, dapat dinetralisir dengan melakukan upaya peningkatan kemampuan dengan metode ceramah, penataran, pelatihan serta pendidikan, sehingga diharapkan Dramil yang memeiliki kemampuan dalam rangka menangkal. 29. Saran. Agar Danramil memiliki kemampuan sesuai yang diharapkan, mohon ada kebijakan dari Komando atas bagi personel yang akan menjabat sebagai Danramil. Danramil harus mempunyai kemampuan atau kualifikasi tentang Binter, sehingga akan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab ke depan. Demikian karangan militer ini, kami buat sebagai bahan masukkan bagi komando atas, kami harapkan saran dan kritik guna perbaikan dimasa yang akan datang. copas : http://towarani1407.blogspot.com

UPAYA KODIM MEMBANTU PEMERINTAH DI DAERAH MELALUI OPERASI BHAKTI TNI MANUNGGAL SEMBAKO DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN


BAB – I PENDAHULUAN 1. Umum. a. Kodam adalah organisasi TNI AD yang memiliki fungsi sebagai Komando Utama Pembinaan TNI AD dan Komando Pelaksana Operasional yang bersifat kewilayahan, sedangkan wilayahnya merupakan daerah pokok pertahanan yang dapat bertindak sebagai kebulatan dalam menghadapi setiap masalah pertahanan dan masalah keamanan. Selain itu, Kodam sebagai Kompartemen Strategis dalam upaya penyelenggaraan Hankamneg masih banyak menghadapi permasalahan terutama didalam membina dan memadukan potensi yang ada diwilayahnya menjadi kekuatan Hankamneg yang aktual, sehingga memiliki efek tangkal terhadap setiap bentuk kemungkinan ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan. Sehingga Kodam memerlukan suatu strategi pembinaan teritorialnya dalam rangka penyusunan Ruang, Alat dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh di wilayah tanggung jawab masing-masing. b. Implementasi dari salah satu strategi dalam pembinaan teritorial tersebut, maka Kodam melaksanakan tugas-tugas lainnya diantaranya adalah menyelenggarakan dan melaksanakan dukungan bantuan administrasi Komando/ Satuan/ Badan yang berada didaerahnya dalam rangka Sistem Pelayanan Daerah dan melaksanakan forum komunikasi pimpinan dalam konteks Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) menuju sasaran khususnya yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat, mantapnya kesadaran bela negara secara terpadu, meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara serta partisipasi masyarakat dalam pembinaan keamanan wilayah secara optimal, terbentuknya Rakyat Terlatih sesuai dengan kebutuhan. c. Sasaran khusus yang harus dicapai Kodam tersebut akan sulit dicapai apabila masyarakat diwilayahnya tidak dapat mendukung dikarenakan mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Seperti halnya pada dasawarsa terakhir, secara umum bangsa Indonesia mengalami berbagai permasalahan konflik didaerah baik horisontal maupun vertikal serta bencana alam yang datang bertubi – tubi dan menyisakan penderitaan yang sangat panjang dan kompleks bagi masyarakat. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya krisis ekonomi bangsa Indonesia yang tak kunjung terselesaikan akibat dampak kebijakan ekonomi global diantaranya hingga melambungnya harga minyak mentah dunia yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan negara. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah untuk menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat, dengan jumlah penduduk Indonesia pada bulan Maret 2006 yang lebih dari 222 juta penduduk, terdapat 39,5 juta jiwa atau 17,75 persen di antaranya, tergolong miskin. Data ini akan bertambah apabila tanpa program konpensasi akan menjadi 50,87 juta jiwa dan garis kemiskinan mencapai 152,873/ kapita, namun Pemerintah mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menuntaskan masalah tersebut secara organisasi, manajemen, maupun kemampuan keuangan. Kantong-kantong kemiskinan tersebar diseluruh wilayah Indonesia baik pulau besar dan pulau kecil yang harus mendapatkan perhatian dan pertolongan, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. d. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, maka Taskap ini akan membahas pentingnya langkah dan upaya-upaya Kodam untuk meningkatkan peranannya dalam membantu pemerintah di daerah untuk pengentasan kemiskinan, dengan salah satu metode yang dapat dilaksanakan melalui Operasi TNI Manunggal Sembako dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat miskin yang tidak mampu membeli Sembako dan tuna karya. 2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Memberikan gambaran tentang Konsepsi Kodam membantu pemerintah di daerah melalui operasi bhakti TNI Manunggal Sembako (TMS) untuk mengentas kemiskinan di daerah. b. Tujuan. Sebagai salah satu alternatif bagi pimpinan TNI-AD dan para Panglima Kodam dalam menentukan kebijakan kedepan yang berkaitan dengan salah satu tugas pokoknya yaitu membantu pemerintah di daerah diantaranya pengentasan kemiskinan. 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang lingkup. Tulisan ini dibatasi oleh ruang lingkup pada upaya-upaya Kodam di daerah dalam membantu pengentasan kemiskinan. b. Tata Urut. Dengan tata urut penulisan sebagai berikut : 1) Pendahuluan 2) Landasan pemikiran. 3) Penyelenggaraan TMS dan kondisi masyarakat miskin saat ini. 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi. 5) Penyelenggaraan TMS dan pengentasan kemiskinan yang diharapkan. 6) Konsepsi Kodam membantu pemerintah di daerah dalam mengentaskan kemiskinan. 7) Penutup. 4. Metoda dan Pendekatan. Dalam pembahasan penulisan ini menggunakan metoda deskriptif analisis dengan pendekatan kepustakaan serta pengamatan di lapangan selama penulis berdinas di Staf Umum Teritorial Mabesad pada tahun 2002 s.d 2003 hingga saat menjabat Kasdim di Denpasar dari tahun 2003 s.d 2006 5. Pengertian. a. TNI Manunggal Sembako (TMS), adalah salah satu dharma TNI yang bekerja sama dengan konsorsium peduli kemiskinan bangsa, yang berperan sebagai penyandang dana dalam pengadaan dan pendistribusian paket Sembako. Kegiatan yang dilaksanakan berupa penjualan paket Sembako dengan harga murah oleh Satgas Kodim. b. Pengentasan kemiskinan, adalah upaya penanggulangan kemiskinan yang dialami masyarakat miskin di daerah kantong kemiskinan dengan hasil minimal dapat terpenuhinya kebutuhan pangan sehingga dapat melangsungkan kehidupan sehari-hari. c. Kemiskinan menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS). Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dan 2.100 kalori per kapita per hari. d. Kemiskinan menurut kriteria Tim Koordinasi Pusat Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai kepada Rumah Tangga. Kriteria rumah tangga miskin adalah : 1) Lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m². 2) Lantai rumah dari tanah, berdinding bambu dan sejenisnya serta tidak menggunakan listrik dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. 3) Tidak ada fasilitas buang air besar(MCK) ditiap rumah. 4) Kebutuhan air menggunakan air sumur bukan dari berlangganan air PDAM dan memasak menggunakan kayu bakar. 5) Mengkonsumsi daging sapi atau ayam 1 kali per minggu. 6) Hanya dapat membeli 1 stel pakaian per tahun. 7) Makan harian hanya 1 kali atau 2 kali per hari. 8) Petani yang hanya memiliki lahan olahan seluas 0,5 Ha. 9) Buruh tani, buruh perkebunan atau pekerja lainnya yang mempunyai pendapatan dibawah Rp. 600.000,- setiap bulan. 10) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga hanya SD atau setingkat. 11) Tidak memiliki tabungan tunai dan barang atau ternak, seperti contohnya sepeda motor, emas, kambing, sapi atau modal barang lainnya, yang dapat dijual dengan cepat dengan nilai minimal Rp. 500.000,-. e. Kemiskinan menurut kriteria Bank Dunia. Kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 2,00 per hari. BAB – II LANDASAN PEMIKIRAN 6. Umum. Beberapa landasan seperti konstitusional, doktrin, operasional dan dasar penyelenggaraan program TMS (TNI Manunggal Sembako) diuraikan dibawah ini untuk dijadikan rambu-rambu dan pedoman penyelenggaraan TMS. Disamping itu beberapa tinjauan dilapangan tentang penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini belum memenuhi harapan menjadi latar belakang semangat TNI-AD melalui Kodam untuk menyelenggarakan TMS guna membantu masyarakat yang berada di kantong – kantong kemiskinan. 7. Landasan. a. Idiil. Pancasila sebagai dasar dan falsafah kehidupan bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan landasan dan pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan fungsi pemerintahan termasuk didalamnya dalam berpartisipasi pada kepentingan pertahanan negara. b. Konstitusional. 1) Undang-Undang RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada Pasal 10 Ayat (3) c berbunyi antara lain :“ TNI bertugas melaksanakan kebijak-an pertahanan negara untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang ”. Dalam penjelasaan Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menguraikan Operasi Militer Selain Perang ( OMSP) antara lain berupa bantuan kemanusiaan (civic mission). Pelaksanaan bantuan kemanusiaan dapat berupa kegiatan pemberian Sembako kepada masyarakat miskin di daerah kantong kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Kodam melalui Komando Kewilayahannya sebagai institusi TNI bertugas antara lain melaksanakan Operasi Bhakti TNI Manunggal Sembako (TMS), sebagai salah satu langkah pembinaan teritorial. 2) Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada Pasal 7 Ayat (9) berbunyi antara lain : “ Membantu tugas pemerintahan di daerah ”. Dalam penjelasaan Undang-Undang No.34 tahun 2004 pasal 7 Sub Pasal 9 , maka yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, wabah penyakit, kemiskinan, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal. 3) Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 11 Ayat (1) berbunyi antara lain : “ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan ”. c. Konsepsional. Doktrin TNI AD “ Kartika Eka Paksi ”. Sebagaimana tugas bantuan TNI AD diantaranya adalah membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (civic mission) salah satu kegiatan kemanusiaan adalah mengentaskan kemiskinan di daerah kantong Kemiskinan, sehingga masyarakat miskin dapat terpenuhi kebutuhan sandang dan pangannya. Doktrin TNI AD dapat dijadikan payung hukum Kodam melalui satuan-satuan Kowil (Komando Kewilayahan) untuk membantu Pemda di daerah dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyelenggaraan TNI Manunggal Sembako. d. Operasional. 1) Pokok-Pokok kebijaksanaan Binter TNI tahun 2003-2004. Salah satu langkah operasional keluar yaitu menyiapkan daya tangkal dan ketahanan wilayah bersama komponen bangsa lainnya. Dalam batas kewenangan yang ada, ikut membantu mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan, tersedianya lapangan pekerjaan dan terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat. Aplikasi di lapangan untuk membantu memenuhi kebutuhan primer masyarakat seperti Sembako, Kodam melalui satuan Kowilnya menjual paket Sembako murah melalui penyelenggaraan operasi bhakti TNI Manunggal Sembako (TMS). 2) Pokok-pokok penyelenggaraan Pembinaan Teritorial TNI AD. Salah satu kebijaksanaan keluar dibidang teritorial adalah menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan (civic mission) lebih diarahkan untuk meringankan beban masyarakat akibat bencana, rehabilitasi daerah rawan konflik dan membantu program pementasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan dilaksanakan oleh Kowil melalui penyelenggaraan TNI Manunggal Sembako (TMS). 3) Dasar penyelenggaraan Program operasi bhakti TMS. a) Surat Telegram Pangab nomor : ST/ 61 / 1998 tanggal 9 - Maret - 1998 tentang perintah antisipasi kondisi kelangkaan Stock Sembako. b) Surat Keputusan PJO Operasi Semar Nomor: Skep/ 05/III/1998 tanggal 17 Maret 1998 tentang pengesahan berlakunya Rencana Umum Operasi Bhakti Sembako Manunggal ABRI - Rakyat (Operasi Semar) tahun 1998/1999. Surat Keputusan ini merupakan titik awal program TMS yang pada saat itu dinamakan Operasi Semar. c) Rencana Umum TMS tahun 1998/1999 s.d tahun 2003. Dalam setiap Rencana Umum TMS yang berlangsung sejak tahun 1998 berisi hasil kesepakatan antara PJO dengan Konsorsium Pusat tentang jumlah paket serta harga dalam waktu pelaksanaan setiap tahap kegiatan. 8. Tinjauan dilapangan. a. Penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Pusat. Upaya penang-gulangan kemiskinan oleh Pemerintah Indonesia melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat telah dimulai sejak tahun 1960-an yaitu Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Panasbede), namun usaha tersebut kandas ditengah jalan akibat krisis politik pada tahun 1965. Pada tahun 1970 an dilakukan program khusus untuk menuntaskan masalah kesenjangan sosial ekonomi namun program khusus tersebut tidak berhasil. Pada tahun 1993 dilakukan program IDT (Intensifikasi Daerah Tertinggal) diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan modal kerja dan penyediaan tenaga pendamping, namun tidak membuahkan hasil sesuai harapan. Selanjutnya pada tahun 1998 dibentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), namun belum mencapai harapan. Keseluruhan program tidak berhasil karena sasaran program tidak tercapai sesuai rencana, sementara itu dana terbuang tanpa dapat dipertanggung jawabkan serta menunjang praktek KKN merajalela dimana-mana. Atas dasar tinjauan tersebut, disimpulkan bahwa pemerintah sering gagal dalam upaya pengentasan kemiskinan karena dana tidak tersalur pada sasaran dan diduga menjadi lahan korupsi para oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. b. Penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah. Apabila kita membaca buku tentang strategi pengentasan kemiskinan, pada umumnya menggunakan teori yang muluk-muluk, namun pada aplikasi di lapangan para pelaksana lapangan kurang berpihak kepada masyarakat miskin. Seyogyanya masyarakat miskin mendapat prioritas utama untuk dibantu oleh pihak pemerintah maupun organisasi bantuan sosial. Masyarakat umum banyak mengetahui bahwa rakyat di daerah paska bencana alam dan kekeringan yang panjang terancam kelaparan namun Pemda setempat kurang memberikan perhatian secara serius dan terkesan mengabaikan nasib rakyatnya. c. Program paket deregulasi ekonomi tidak pernah efektif. Dalam men-dorong perekonomian rakyat, para ahli menyarankan agar paket-paket deregulasi dapat secara langsung mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Untuk itu, perlunya peranan pemerintah dan pengembangan keswadayaan masyarakat. Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat, juga diperlukan. Program perkreditan, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya yang melekat dengan program BIMAS dan INMAS merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat. Namun hal tersebut masih perlu dikembangkan dan masih memerlukan kajian, terutama yang menyangkut efektifivitasnya. Kebijakan perkreditan untuk golongan ekonomi lemah ini sering mendapat kritikan, terutama faktor bunga yang terlalu tinggi atau bunga terlalu rendah, sehingga tidak mendorong petani untuk menggunakan fasilitas kredit tersebut untuk meningkatkan usaha produktif. d. Kebijakan ekonomi makro juga dapat mempengaruhi proses pemerataan adalah kebijakan di sektor perpajakan. Pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana kebijakan di sektor perpajakan dapat mengurangi beban golongan ekonomi lemah dan sejauh mana pengalokasian penerimaan pajak dalam program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Sistem perpajakan progresif yang telah diberlakukan dinilai positif untuk dikembangkan terus, karena selama ini kebijakan sektor tersebut dianggap masih belum adil. Sebagai contoh, golongan masyarakat miskin membayar pajak hampir sama dengan masyarakat yang tingkat penghasilannya sekitar 10 kali lipat. e. Proyek-proyek Inpres yang tersendat. Program Inpres adalah merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong program pengentasan kemiskinan, namun efektivitas dan manfaatnya terhadap golongan masyarakat miskin masih perlu ditingkatkan. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dikenalkan mulai awal tahun sembilan puluhan merupakan upaya mendorong perekonomian rakyat, terutama untuk meningkatkan kemampuan permodalan dan usaha masyarakat miskin. Mengingat keberadaan program ini masih pada tahap permulaan, maka perkembangan dan keberhasilannya masih memerlukan pengamatan lebih lanjut. f. Dampak negatif masyarakat miskin. Salah satu dampak negatif dan hasil pembangunan yang tidak merata adalah kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Akibat kesenjangan ini, menimbulkan kesenjangan sosial dan mudah dipengaruhi oleh pihak ketiga untuk dijadikan sebagai sumber pemicu dalam suatu aksi kerusuhan sosial. Kemiskinan yang ada di hampir seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi daerah pengaruh Komunisme, Marxisme dan Sosialisme. Sebagai salah satu contoh Partai Republik Demokratik (PRD) yang berpaham Sosialis sangat memperhatikan kepada Masyarakat Miskin Kota dan buruh, dengan alasan membela masyarakat miskin, namun secara tidak langsung telah menyebarkan paham Sosialisme atau Marxisme yaitu “sama rata dan sama rasa”. Paham ini bertentangan dengan Ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Bila kita membaca di media akan kita dapatkan berita tentang kelompok masyarakat miskin tertentu telah tergalang dan dijadikan basis operasi kelompok teroris, kelompok insurgent dan dimanfaatkan sebagai kelompok massa dalam aksi unjuk rasa untuk menentang kebijakan pemerintah yang sah. BAB - III PENYELENGGARAAN TMS DAN KONDISI MASYARAKAT MISKIN SAAT INI 9. Umum. TNI Manunggal Sembako (TMS) merupakan salah satu bentuk operasi Bhakti yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat untuk mencukupi kebutuhan Sembakonya. Kondisi penyelenggaraan TMS saat ini dapat dilihat pada setiap tahap kegiatan yaitu pada tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan dan evaluasi. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, hingga Maret 2006, jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 222 juta penduduk, terdapat 39,5 juta jiwa atau 17,75 persen di antaranya, tergolong miskin. Dari jumlah itu, Propinsi Jawa Timur menduduki posisi puncak dalam daftar penduduk miskin di Tanah Air. Di propinsi ini, jumlah penduduk miskin sekitar 7,3 juta atau sama dengan 29,2 persen dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Daerah lain di luar Pulau Jawa yang memiliki angka kemiskinan tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua, dan Sumatra Selatan namun masih merupakan sumber kerawanan dalam bidang sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Rakyat miskin bila tidak mendapat perhatian terutama dari Pemerintah, maka masyarakat miskin akan terancam kelaparan dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan diintervensi oleh pihak asing atau negara adikuasa untuk memberikan bantuan kemanusian. Bila hal ini terjadi maka akan mengurangi harga diri bangsa sebagai negara yang berdaulat. 10. Pengelolaan TMS. Dalam Rencana umum TMS TA. 2003, pelaksanaan TMS dilaksanakan hanya di Pulau Jawa yaitu di PKO III di wilayah Kodam III/ Slw, PKO IV di wilayah Kodam IV/ Dip, PKO V di wilayah Kodam V/ Brw dan PKO Jaya di wilayah Kodam Jaya, dengan pokok penyelenggaraan sebagai berikut : a. Tahap perencanaan. Dilaksanakan oleh PJO, PKO, PKP dan Satgas secara simultan. Perencanaan dilakukan sesuai strata yaitu tingkat PJO membuat kebijakan umum dibantu Konsorsium Pusat, PKO menghimpun data sasaran dan jumlah paket yang dibutuhkan, PKP menghimpun data sasaran dimasing - masing Satgas dan Satgas menentukan sasaran dan jadwal kegiatan yang dikoordinasikan dengan Konsorsium Pusat maupun Konsorsium daerah. b. Tahap persiapan. Pada dasarnya kegiatan persiapan dilaksanakan oleh semua pihak pada semua tingkatan meliputi kesiapan Sembako, angkutan maupun sarana dan prasarana serta penyiapan daftar masyarakat penerima paket Sembako. Pada umumnya persiapan yang dilakukan oleh Satgas di daerah lebih cepat, tetapi yang terkesan lambat adalah kesiapan Konsorsium yang bertugas untuk menyiapkan paket Sembako. Tahap persiapan dinyatakan selesai pada saat paket Sembako tiba di titik penjualan dan siap dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. c. Tahap pelaksanaan. Masih hanya menitikberatkan pada kegiatan penjualan atau pembagian Sembako dan belum memberdayaan masyarakat untuk mampu membeli Sembako. Pada pelaksanaannya masih ditemukan penjualan Sembako kurang direspon oleh masyarakat karena titik penjualan dan paket yang ditentukan oleh Satgas kurang tepat karena masyarakat kurang membutuhkan paket Sembako yang dijual dan belum diresponnya peluang-peluang pemberdayaan masyarakat dari para dermawan. d. Tahap pengawasan dan evaluasi. Kontrol terhadap penyelenggaraan TMS dilakukan oleh Staf PJ0 dan Konsorsium secara bersama dan terpadu. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi belum mengikutsertakan elemen masyarakat yang lain karena belum diberdayakan sejak tahap perencanaan. 11. Kondisi Masyarakat miskin saat ini. Kemiskinan yang dialami masyarakat yang berada di kantong kemiskinan tidak terlepas dari faktor turun temurun keluarga, akibat bencana alam, akibat kekeringan berkepanjangan serta akibat konflik sosial. Kantong kemisikinan saat ini tersebar diseluruh wilayah Indonesia di pulau besar maupun pulau kecil. Beberapa daerah yang terdata sebagai kantong kemiskinan yang memerlukan pertolongan dan perhatian adalah : a. Masyarakat Terasing. Masyarakat terasing merupakan masyarakat yang belum mengikuti perkembangan pembangunan dan mempertahankan tradisi hidupnya yang selalu hidup berpindah tempat. Kita mengenal masyarakat terasing seperti Suku Kubu di Pekanbaru dan Jambi, Suku Anak Dalam (SAD) di Sumatera Selatan, Suku Badui Dalam di Banten, Suku Naulu di P. Buru dan P. Seram, Suku Luwu di Sulawesi Tengah, Suku Asmat di Kabupaten Jaya Wijaya, Suku Bali Aga di desa Trunyan Bali dan suku-suku di pedalaman Merauke Irian Jaya. b. Masyarakat Terpencil. Masyarakat terpencil adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit didatangi karena berada di daerah yang jauh dan kota, sulit transportasi dan komunikasi. Masyarakat ini pada umumnya miskin karena terisolir, kurang fasilitas sosial dan fasilitas umum. Masyarakat terpencil terdapat di pedalaman Kalimantan Tengah, Kepulauan-kepulauan Nusa Tenggara Timur di pegunungan di P. Seram, di pegunungan Jaya Wijaya di Irian Jaya dan lain - lain. c. Masyarakat Kumuh Perkotaan. Masyarakat kumuh perkotaan adalah penduduk kota yang tidak memiliki akses ekonomi, seperti tidak memiliki tanah atau rumah bangunan permanen serta suatu pekerjaan tetap sehingga mereka memilih bekerja disektor informal, seperti tenaga buruh kasar, kuli angkut di pasar tradisional , kuli pelabuhan, kuli galian, kuli bangunan, penarik becak, pemulung, para pedagang kaki lima (PKL), pembantu rumah tangga, pedagang asongan, pengamen jalanan, pengemis musiman dan lain-lain. Pada dasarnya masyarakat kumuh perkotaan, tinggal di bantaran sungai, daerah lahan atau jalur hijau atau tanah negara yang terlarang untuk dihuni. Hampir seluruh Ibu Kota Propinsi di Indonesia dan kota-kota besar lainnya di P. Jawa memiliki masyarakat kumuh perkotaan seperti di Teluk Gong dan Tanah Merah Cilincing di Jakarta Utara. Hidup masyarakat kumuh perkotaan selalu digusur oleh aparat Pemda karena dianggap mengganggu keindahan kota. Studi terhadap warga miskin kota belum mendapat perhatian yang serius kecuali yang dilakukan di Kali Code Yogyakarta dan Kampung Banyu Urip di Surabaya. d. Masyarakat Pengungsi di Daerah Konflik. Masyarakat miskin banyak tersebar di daerah pengungsian seperti di Maluku, Maluku Utara, Aceh dan masyarakat Timor Lorosae yang berada di daerah Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selama masyarakat berada di daerah pengungsian masyarakat tersebut tidak dapat menggarap ladang dan sawahnya, sehingga untuk mendapatkan bahan makanan sangat tergantung kepada pemberian dari badan sosial pemerintah atau lembaga kemanusiaan yang umumnya berasal dan luar negeri seperti Kanada, Australia dan negara-negara Eropa. e. Masyarakat yang Tertimpa Bencana Alam. Bencana alam sering datang melanda masyarakat tanpa dapat diprediksi, menghancurkan harta benda termasuk jiwa manusia serta lahan pencaharian hidupnya. Bencana alam dapat berbentuk kemarau yang berkepanjangan dan banjir atau bahkan gempa bumi dan Tsunami seperti yang terjadi di pulau Sumatera, Jawa, Nias dan Sulawesi. Pada saat terjadi bencana banjir dan kekeringan maka panen padi akan gagal total termasuk tanaman palawija dan hasil kebun lainnya. Bila terjadi bencana alam maka masyarakat akan terancam kelaparan, sehingga perlu mendapat pertolongan. Berdasarkan pengalaman, masyarakat yang hidup di daerah rawan banjir dan daerah resapan air rendah , akan senantiasa mengalami bencana banjir hampir setiap tahun. f. Masyarakat Petani dan Nelayan yang mengalami peceklik. Petani dan nelayan bila didukung oleh kondisi alam dan sarana prasarana kerja yang baik akan memperoleh hasil yang cukup baik. Kondisi alam dan sarana prasarana kerja yang baik akan mempengaruhi para petani untuk melaksanakan pola tanam dan panen sesuai target, demikian juga nelayan dapat memperoleh tangkapan ikan di laut sesuai dengan yang diharapkan. Mereka akan memetik hasil ladang dan sawah serta hasil tangkapan ikan yang optimal dan dapat menjualnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun harapan tersebut akan sirna, apabila alam tidak mendukung seperti adanya serangan hama wereng, serangan tikus atau gelombang laut yang menghambat para nelayan untuk melaut. Kondisi alam yang tidak bersahabat ini dapat mengakibatkan masa paceklik dan apabila kondisi ini berlangsung lama, maka selanjutnya masyarakat akan mengalami bencana kelaparan. Paceklik bagi petani dan nelayan pada perkembangan saat ini, tidak hanya diakibatkan oleh gejala perubahan kondisi alam namun berkaitan dengan fluktuasi harga pupuk, obat-obatan pertanian dan BBM yang harus mengikuti harga internasional pada kebijakan ekonomi global saat ini. Hal ini ditandai dengan munculnya kebijakan pemerintah pada akhir tahun 2005, dengan menaikan harga BBM hingga melebihi 50%, dan berimplikasi terhadap kehidupan mikro ekonomi diantaranya adalah banyaknya kapal-kapal nelayan mengurangi jam opersionalnya dan petani mengalami kenaikan harga pupuk serta obat-obatan pertanian. BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 12. Umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi diuraikan dengan menggunakan analisa SWOT yaitu Strenght (Kekuatan), Weakness (kelemahan), Oppurtunity (peluang) dan Threath (kendala). Dengan mengumpulkan data dan fakta di lingkungan internasional, regional dan nasional maka dapat dianalisa tentang kekuatan yang mendukung Kodam melalui Kowil dalam penyelenggaraan TMS serta beberapa kemungkinan yang turut mempengaruhi dari luar instansi TNI. Demikian juga di lingkungan TNI khususnya pada satuan Komando Kewilayahan dapat dipetik beberapa peluang yang dapat dijadikan dasar penyelenggaraan TMS di daerah serta memperhatikan beberapa kendala namun perlu dicari jalan keluarnya sehingga tidak menghambat tugas pokok. 13. Faktor Eksternal. Beberapa peluang dan kendala sebagai bagian dan faktor eksternal akan diuraikan sebagai berikut : a. Peluang. 1) Perhatian dunia internasional untuk mengentaskan kemiskinan dan kekurangan pangan bangsa di dunia melalui organisasi FAO (Food and Agriculture Organization). Salah satu peran FAO adalah memonitor dan membantu bencana kelaparan yang terjadi diseluruh belahan dunia, FAO juga mengajak negara-negara di dunia melalui konvensi internasional untuk menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Penghapusan Kemiskinan Internasional. 2) Masih adanya para pengusaha Indonesia yang selalu tergerak untuk berpartisipasi dalam membantu sesama melalui pemberian bantuan berupa dana, modal usaha bahkan barang-barang produksinya melalui wadah paguyuban-paguyuban dalam rangka meringankan penderitaan sesama anak-anak bangsa. Kegiatan kemanusiaan dan derma tersebut semata-mata didasari pada rasa nasionalisme dan kemanusiaan semata. 3) Diselenggarakannya pertemuan kemanusian di tingkat dunia, salah satu contoh adalah KTT dunia untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen (World Summit on Social Development Conpenhagen 1995) dimana telah digariskan berbagai upaya penghapusan kemiskinan, yang dalam aplikasinya di Indonesia menghasilkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang tidak lain adalah pos dalam APBN. 4) Perhatian Pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dengan membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) melalui Keppres RI nomor 24 tahun 2001 Jo nomor 8 tahun 2002 dimana Komite ini diketuai oleh Menko Kesra. 5) Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Buatan (SDB) yang cukup melimpah di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai modal untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. 6) Program-program kerja berbagai LSOM dan bantuan lembaga sosial/donor memberikan arti penting bagi penangulangan kemiskinan sehingga perlu dilibatkan secara aktif dalam penyusunan program-program kerja pemerintah tahun demi tahun. Kebersamaan dalam penangulangan kemiskinan secara sosial budaya dan agama akan memberikan makna yang sangat baik bagi masyarakat miskin. 7) Program peningkatan kesadaran, kepedulian lingkungan, peningkatan pendidikan dan ekonomi keluarga sangat berguna untuk mengangkat masyarakat miskin menjadi lebih bermartabat dalam mengembangkan dirinya dibandingkan sekedar bantuan fisik atau charity. b. Kendala. 1) Krisis multidimensi yang menimpa bangsa Indonesia dengan ditandai krisis moneter yang bermula pada pertengahan tahun 1997, sampai saat ini masih berkepanjangan dan belum pulih sepenuhnya dan sebaliknya Indonesia telah terjerat dengan program bantuan IMF dan Bank Dunia yang secara tidak langsung telah mengendalikan perkembangan perekonomian Indonesia sesuai kepentingan global. 2) Penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak berhasil karena tidak memihak kepada rakyat miskin. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) telah di kritik oleh banyak pihak, terutama oleh LSM. Kebanyakan kritik tersebut adalah tentang Transparansi program yang menurut mereka, dana program Jaring Pengaman Sosial kebanyakan tidak diterima oleh kelompok masyarakat yang ditargetkan. Mereka bahkan berargumentasi bahwa pemerintah mempergunakan anggaran untuk maksud-maksud politik tertentu dengan tujuan kekuasaan. 3) Kondisi geografi di Indonesia yang tersebar dalam ribuan pulau besar dan kecil dimana daerah kantong kemiskinan tersebar di pulau-pulau tersebut dan sebagian besar berada di pegunungan dan pedalaman yang sulit djangkau melalui jalur darat. 4) Antusiasme pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan juga terbentur kenyataan bahwa mereka umumnya inarticulate secara politik, sebagian besar penduduk miskin tinggal di desa-desa yang terpencil atau perkampungan kumuh perkotaan sehingga tidak terlihat oleh elit pemerintah, lebih jauh mereka tidak terorganisir dengan baik sehingga tidak mampu menyatakan pandangan dengan jelas kepada pemerintah. Perpecahan di antara mereka serta tidak adanya juru bicara yang dikenal dan dipercaya umum lebih lanjut memperlemah kepentingan mereka secara politik. 5) Penanganan masyarakat miskin di perkotaan terkesan masih bersifat symtomatik, belum menembus ke akar-akar masalahnya. Untuk penanganan masyarakat miskin memerlukan kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSOM serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh. 6) Banyak terjadinya praktek-praktek ketidakadilan oleh kelompok masyarakat yang lebih kuat sehingga meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat yang lain menjadi kelompok yang tidak berdaya/miskin, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal. 7) Perkembangan kota menuju megacity ternyata tidak identik dengan kemajuan dengan kemampuan kota itu sendiri untuk menyediakan pelayanan dan kesempatan kerja yang memadai. Kota-kota penyangga yang dibawah kendali perekonomian pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi dan kemajuan industri terbukti hanya melahirkan ketidakadilan, kekecewaan dan kemiskinan. 8) Penanganan pembangunan perkotaan khususnya permukiman masyarakat kumuh, tampak efektif dilaksanakan dengan metode partisipatif, karena selain menggunakan dana bantuan yang diberikan pemerintah juga menghidupkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan bahkan pendanaan pembangunan. Untuk itu dibentuk team konsultasi dan fasilitasi disetiap daerah untuk membantu kelompok masyarakat tersebut agar mampu melaksanakan perencanaan dan pengelolaan pembangunan sesuai secara partisipatif. 9) Penggusuran jika dilakukan secara tidak partisipatif mengakibatkan konflik (seperti contoh di beberapa lokasi kota besar di pulau Jawa) sehingga harus dilakukan secara lebih manusiawi dengan melakukan sosialisasi awal, perencanaan bersama, pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan atas nasib mereka untuk relokasi dan revitalisasi. 10) Penanganan penanggulangan kemiskinan dan dampak-dampaknya di perkotaan masih banyak memenuhi kendala seperti : a) Kebijakan yang saling berbenturan, kurang sinkron atau kebijakan yang belum ditindaklanjuti dengan lahirnya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya, sehingga aparat ragu-ragu melaksanakannya. b) Peraturan yang ada belum dapat ditegakkan (law enforcement) sehingga kelompok-kelompok masyarakat miskin tetap berkembang mengisi kantong-kantong kemiskinan di kota. c) Pengawasan dan pengendalian keterlibatan kota masih sangat kekurangan aparatur dan anggaran sehingga dirasakan kurang efektif dan berkesinambungan. d) Program kerja berbagai instansi pemerintah secara vertikal sangat rendah pembiayaannya sehingga tidak dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. e) Forum atau wadah-wadah koordinasi di tingkat kota belum ada, atau Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) yang belum efektif, termasuk belum tersusunnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang melibatkan seluruh komponen/stakeholder. 14. Faktor Internal. Beberapa kekuatan dan kelemahan yang ditemukan dalam lingkungan satuan Kowil yang berkaitan dengan penyelenggaraan TMS guna mengentaskan kemiskinan sebagai berikut : a. Kekuatan. 1) Gelar Satuan-satuan Kowil terstruktur sampai ke daerah kantong kemiskinan memungkinkan penyelenggaraan TMS di daerah menjangkau sasaran secara tepat waktu dan tepat sasaran. 2) Satuan Kowil sampai saat ini masih mendapat kepercayaan masyarakat dan para donatur/ penyandang dana untuk berperan membatu distribusi dan pengawasan dalam membantu percepatan upaya pengentasan kemiskinan. 3) Satuan Kowil dalam peran membantu Pemerintah guna pengentasan kemiskinan melalui penyelenggaraan TMS mendapat legitimasi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, sehingga tidak perlu ragu-ragu dalam melaksanakan tugas. b. Kelemahan. 1) Keterbatasan anggaran yang dialokasikan kepada TNI untuk melaksanakan tugas bantuan kemanusian (Civic Mission) seperti penyelenggaraan TMS di daerah. 2) Keterbatasan alat peralatan dan sarana transportasi yang dimiliki Komando Kewilayahan pada tiap-tiap Kodam mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan TMS di daerah terutama dalam pendistribusian paket Sembako sampai ke Koramil yang berada di daerah kantong kemiskinan. 3) Kekhawatiran yang cukup mendalam kelompok elit politik tertentu terhadap kepeloporan TNI dan kembalinya peran-peran TNI kedalam kehidupan politik praktis melalui Kowil-Kowilnya, menimbulkan kecurigaan kepada setiap aktivitas satuan-satuan Kowil di lingkungan masyarakat. BAB – V PENYELENGGARAAN TMS DAN PENGENTASAN KEMISKINAN YANG DIHARAPKAN 15. Umum. Penyelenggaraan TMS kedepan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya serta dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara yang mempunyai daerah kantong kemiskinan. Dengan demikian masyarakat yang benar-benar membutuhkan paket Sembako akibat kondisi alam dan perkembangan lingkungannya dapat dijangkau secara optimal oleh gelar satuan-satuan Kowil dengan program TMS. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan diharapkan benar-benar dapat membantu masyarakat miskin yang pada akhirnya masyarakat miskin dapat tertolong dari ancaman kelaparan. Penyelenggaraan TMS yang akan datang diharapkan dapat dikembangkan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Demokrasi. Dalam proses pengambilan keputusan operasi perbantuan TMS yang menyangkut kepentingan orang banyak harus berdasarkan azas prioritas penanganan, dalam hal ini selalu berprinsip pada kecepatan penanganan masyarakat miskin di daerah kantong-kantong kemiskinan. b. Partisipasi. Dalam tiap langkah penyelenggaraan operasi TMS di daerah harus turut diberdayakan para unsur Muspida dan Muspika serta tokoh masyarakat di darah kantong kemiskinan dengan harapan akan terjalin komunikasi sehingga mampu membangun kebersamaan dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat. c. Transparansi dan akuntabilitas. Dalam proses manajemen operasi TMS sehingga tidak terjadi kecurangaan akan penggunaan dana, yang pada umumnya merupakan dana sumbangan dari penyandang dana. d. Desentralisasi. Dalam proses pengambilan keputusan tentang penentuan sasaran dan waktu pelaksanaan diberikan kepada unsur Kowil yang terbawah yaitu Koramil, berdasarkan data dan pengamatan unsur Pemda bersama para Babinsa dilapangan. 16. Penyelenggaraan TMS. Pada dasarnya pelaksanaan TMS yang akan datang dilakukan oleh seluruh PKO tanpa terkecuali dengan meningkatkan kualitas manajemen operasionalnya yaitu khususnya pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi. Peningkatan kualitas manajemen operasi dilakukan sebagai berikut : a. Tahap perencanaan. Pada tahap ini perencanaan ditingkatkan kualitasnya pada penentuan daerah sasaran dimana titik jual berada di daerah kantong kemiskinan yaitu di Koramil. Berdasarkan pengalaman maka pada titik jual berada di Makodim dimana relatif berada di kota, sehingga kurang menyentuh kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan paket Sembako. Oleh karena itu diharapkan para Dan Satgas dapat menyiapkan sarana prasarana pendukung untuk mendistribusikan paket Sembako sampai ke Koramil- Koramil. b. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan kegiatan yang menonjol adalah pengadaan paket Sembako dan pendorongan paket Sembako ke titik penjualan yang berada di wilayah Satgas. Oleh karena itu jalur distribusi tidak boleh terlalu panjang misalnya pada daerah-daerah diluar P. Jawa yang sangat luas wilayah daratannya, karena memerlukan waktu beberapa hari menuju ke wilayah Satgas. Diharapkan pembelian paket Sembako dari distributor yang berada di daerah sehingga akan mempersingkat jalan distribusi paket Sembako ke wilayah Satgas sebagai titik penjualan. c. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan penjualan diharapkan menyentuh masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan paket Sembako. Dengan demikian masyarakat yang berkondisi rawan pangan atau masyarakat yang benar terancam kelaparan tersebut dapat tertolong oleh penyelenggaraan TMS di daerah. Diharapkan dengan tertolongnya masyarakat miskin, maka akan terhindar dari bahaya bencana kelaparan dan kematian hingga pada akhirnya semakin memantapkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap TNI AD serta Kowil pada khususnya. Dalam pelaksanaan penjualan atau pembagian paket Sembako dilapangan diharapkan dapat secara optimal memberdayakan aparat Muspika setempat seperti Danramil, unsur Kecamatan dan unsur Polsek serta Lurah atau Kepala Desa. d. Tahap pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TMS di daerah dilakukan oleh Staf PJO dan Konsorsium daerah serta melibatkan instansi/ lembaga sosial lainnya, seperti Dinas Sosial Propinsi/ Kabupaten dan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Diharapkan pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan bersama lembaga bantuan sosial tersebut akan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas paket Sembako yang dibagi atau dijual murah melalui kerja sama antara unsur-unsur TNI AD dengan lembaga bantuan sosial tersebut. 17. Pengentasan Kemiskinan yang Diharapkan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kantong kemiskinan berada di daerah tertentu, maka kedepan pengentasan kemiskinan diharapkan diarahkan kepada masyarakat terasing, masyarakat terpencil, masyarakat kumuh perkotaan, masyarakat pengungsi, masyarakat yang tertimpa bencana alam dan masyarakat petani atau nelayan yang mengalami paceklik maupun kelangkaan sarana pendukung operasional kerjanya. Dampak kemiskinan yang paling parah adalah bahaya kelaparan sebab dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang tidak tertalu lama. Oleh karena itu upaya mengatasi bahaya kelaparan harus mendapat prioritas dengan pemberian bahan makanan. Perlu mendapat perhatian terhadap bahaya kelaparan yang menimpa masyarakat terpencil dan terisolir serta sulit untuk didatangi melalui darat dan laut, maka satu-satunya jalan menuju lokasi dengan menggunakan sarana transportasi udara yang sudah tentu biayanya cukup mahal. Mengingat sasaran yang akan dibantu tersebut adalah masyarakat tertentu maka bantuan yang diberikan bukan hanya paket Sembako, melainkan bervariasi kepada kebutuhan lain yang benar-benar dibutuhkan seperti uraian dibawah ini diantaranya : a. Masyarakat terasing. Umumnya masyarakat terasing hidup di lingkungan alam yang masih asli. Banyak obat-obatan tradisional yang diolah sendiri dari tumbuh-tumbuhan yang berada dilingkungan tempat tinggalnya. Bantuan yang dapat diberikan kepada masyarakat terasing dapat berupa paket Sembako dan pakaian sehingga masyarakat dapat memiliki pakaian lebih dari satu. Perlu mendapat perhatian bahwa bentuk dan warna pakaian masyarakat terasing biasanya mempunyai khas sesuai adat istiadatnya. Oleh karenanya bantuan pakaian disesuaikan dan diseleksi terlebih dahulu berdasarkan bentuk, model dan warna pakaian sesuai budaya masyarakat terasing tersebut. b. Masyarakat terpencil. Umumnya masyarakat terpencil jauh dari keramaian kota dan untuk mencapai daerah tersebut memerlukan waktu yang cukup lama atau menggunakan sarana transportasi udara. Bantuan yang pantas diberikan kepada masyarakat terpencil, disamping obat-obatan juga paket paket Sembako yang disesuaikan dengan penyakit yang sedang melanda masyarakat tersebut. c. Masyarakat kumuh perkotaan. Masyarakat kumuh perkotaan tinggal dilingkungan perkotaan sehingga relatif lebih cepat untuk didatangi oleh pihak yang akan membantu. Namun demikian dampak yang paling signifikan dari kemiskinan masyarakat kumuh perkotaan adalah merebaknya anak-anak pengemis, gelandangan dan anak jalanan, dimana sebenarnya anak-anak tersebut merupakan aset masa depan bangsa yang seharusnya berada di sekolah untuk mengecap pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu bantuan yang diberikan kepada masyarakat kumuh perkotaan disamping paket Sembako, juga berupa buku dan alat tulis sekolah serta seragam sekolah demikian juga untuk anak gelandangan dan anak jalanan, sehingga masa depannya dapat dibekali sejak dini oleh Pemerintah dibantu para pemerhati sosial dan penyandang dana. d. Masyarakat pengungsi. Masyarakat pengungsi akibat konflik horizontal seperti di Maluku, Poso, Kalimantan dan Ambon atau konflik vertikal seperti pengungsi yang berasal dari Aceh dan Timor Leste telah menempati kantong-kantong pengungsian yang menurutnya merupakan daerah yang relatif lebih aman dari tempat tinggal sebelumnya. Akibat kegiatan mengungsi tersebut maka masyarakat pengungsi akan mengalami kehidupan yang serba kekurangan dan miskin. Berkaitan dengan kehidupan masyarakat pengungsi yang serba darurat maka bantuan kepada masyarakat pengungsi disamping paket Sembako juga berupa tenda-tenda darurat, tangki air, dapur umum dan tempat MCK. e. Masyarakat yang tertimpa bencana alam. Masyarakat yang tertimpa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami atau akibat gunung meletus akan menderita dan miskin. Apabila tidak segera dibantu maka kerugian personel secara sia-sia akan terjadi benturan yang seyogyanya diberikan adalah bantuan darurat berupa bahan makanan dan obat-obatan. Bantuan berikutnya secara bertahap adalah rehabilitasi terhadap sarana dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya yang rusak seperti sarana ibadah, sekolah dan MCK. Dengan adanya perhatian terhadap masyarakat yang tertimpa bencana alam maka kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit akan pulih kembali ke arah perbaikan. f. Masyarakat petani/ nelayan yang tertimpa paceklik. Petani dilahan subur dan nelayan dilaut yang kaya akan ikan akan menimbulkan kemakmuran bagi masyarakatnya, apabila hasil panen yang melimpah tersebut dapat dijual di pasar dan menghasilkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun hal ini akan menjadi retorika belaka, apabila terjadi masa peceklik dimana panen yang didambakan telah dirusak oleh hama dan penyakit tanaman lainnya. Demikian juga para nelayan tidak dapat melaut karena gelombang laut yang besar akibat angin Barat dan angin Timur maupun kondisi kelangkaan dan mahalnya BBM. Akibat peceklik tersebut, maka terjadilah kemiskinan dan yang paling parah adalah bahaya kelaparan yang dapat menyebabkan kematian secara sia-sia. Bantuan yang diperlukan dalam situasi seperti ini bukan hanya peket Sembako tapi juga berbentuk bantuan obat-obatan untuk menanggulangi hama dan penyakit tanaman serta kemampuan katerampilan kepada para nelayan untuk membuat tambak ikan dipinggir pantai dan membuat alat bagan untuk memelihara ikan, dimana hal ini sebagai alternatif sumber nafkah bila para nelayan yang tidak dapat melaut karena faktor cuaca atau faktor lain yang tidak memungkinkannya untuk mencari nafkah. BAB – VI KONSEPSI KODAM MEMBANTU PEMERINTAH DI DAERAH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN 18. Umum. a. Pengentasan kemiskinan merupakan upaya mulia yang dilakukan oleh Pemerintah dibantu oleh komponen bangsa lainnya yang mempunyai kemampuan untuk itu. Oleh karenanya Kodam melalui satuan Kowilnya sebagai bagian dari komponen bangsa merasa terpanggil untuk membantu program pengentasan kemiskinan melalui program operasi bhakti TNI Manunggal Sembako (TMS). b. TMS yang saat ini sudah dilaksanakan oleh Kodam di P. Jawa (Kodam III/Slliwangi, Kodam IV/Diponegoro, Kodam V/Brawijaya dan Kodam Jaya) perlu dikembangkan, ditingkatkan dan diberdayakan ke daerah luar P. Jawa yang mempunyai kantong-kantong kemiskinan seperti di P. Madura, P. Sumatera, P. Kalimantan, P. Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan P. Papua, sehingga daerah kantong kemiskinan di luar P. Jawa dapat dieliminir seminimal mungkin. c. Peran Kodam hingga satuan Kowil setingkat Kodim akan diberdayakan seoptimal mungkin, baik yang berada di P. Jawa maupun diluar P. Jawa karena daerah kantong kemiskinan saat ini merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan fakta di lapangan saat ini, daerah atau desa terpencil, terisolir serta terbelakang justru banyak terdapat di luar P. Jawa, dimana untuk mendapat Sembako harus dibeli dengan harga yang sangat mahal dengan alasan karena kesulitan sarana transportasi. Oleh karenanya, Kodam dalam mengoptimalkan perannya dapat juga bekerja sama dengan TNI AL dan TNI AU yang berada di daerah untuk membantu masyarakat miskin tersebut yang berada di daerah yang terpencil, tersolir serta terbelakang. 19. Kebijakan. Kebijaksanaan yang dipedomani dalam konsepsi Kodam membantu pemerintah di daerah guna mengentaskan kemiskinan mengacu kepada kebijaksanaan yang sudah ada yaitu : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 124 Tahun 2001 Jo No. 8 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan. Dalam hal ini Kowil membantu Pemda dalam mengentaskan kemiskinan melalui program TMS. b. Melanjutkan program TMS dengan bekerja sama dengan Konsorsium tingkat Pusat. c. Membentuk Konsorsium di daerah ditingkat Propinsi. d. Merakit sistem penanggulangan kemiskinan melalui program TMS dengan bekerja sama dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan. 20. Strategi. Kebijaksanaan yang digariskan, dijabarkan kedalam strategi yang berisi tujuan, sasaran, subyek, obyek, metode dan sarana prasarana. a. Tujuan. 1) Membantu Pemda dalam mengentaskan kemiskinan dengan mengoptimalkan peran satuan-satuan Kowil di Kodam yang berada diwilayah daerah kantong kemiskinan. 2) Merakit kerja sama Kodam dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Propinsi dan antara satuan Kowil dengan KPK di daerah-daerah. 3) Menyelenggarakan TMS di seluruh wilayah Kodam yang diprioritaskan pada daerah kantong kemiskinan. 4) Memberikan bahan sandang, papan, kepelatihan dan khususnya makanan kepada masyarakat yang kelaparan di daerah kantong kemiskinan. b. Sasaran. 1) Terwujudnya MOU antar instansi/ lembaga tentang kerja sama pengentasan kemiskinan melalui bantuan sembako murah antara Kodam dengan Konsorsium Daerah bersama Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Propinsi dan Kabupaten-Kabupaten dan Kota. 2) Tergugahnya para Konsorsium-Konsorsium di daerah untuk membantu masyarakat miskin di wilayahnya serta bersama-sama melaksanakan TMS di seluruh wilayah yang miskin. 3) Terciptanya mekanisme kerja Kowil dengan komponen bangsa lainnya terutama dengan Konsorsium di daerah. 4) Berkurangnya kuantitas dan kualitas masyarakat miskin yang berada di kantong kemiskinan. 5) Tertolongnya masyarakat yang kelaparan di daerah kantong kemiskinan dan daerah bencana. c. Subyek, yang menjadi subyek didalam konsepsi Kodam untuk membantu pemerintah di daerah melalui operasi bhakti TNI Manunggal Sembako (TMS) dalam rangka mengentaskan kemiskinan adalah sebagai berikut : 1) Mabes TNI-AD dan Kodam. Sebagai penyelenggara dalam mendukung bantuan administrasi Komando/ Satuan/ Badan yang diberikan kepada daerah untuk mewujudkan Sistem Pelayanan Daerah dan sebagai pelaksana dari forum komunikasi pimpinan dalam konteks Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). 2) Komando Kewilayahan di Kodam mulai tingkat Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa. Sebagai Komando Pelaksana Operasional yang bersifat kewilayahan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan dukungan bantuan yang berada didaerahnya dalam rangka melaksanakan operasi bhakti TNI Manunggal Sembako (TMS). 3) Pemda mulai tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. Sebagai pendukung dari pelaksanaan TMS melalui data jumlah masyarakat miskin dan memfasilitasi percepatan pengentasan jumlah masyarakat miskin di daerahnya yang kemudian ditembuskan ke satuan Kowil setempat. 4) Konsorsium Pusat atau Daerah, berfungsi sebagi badan usaha yang berfungsi dalam melakukan penyiapan paket sembako dengan harga murah maupun dengan membeli hasil produksi pertanian di daerah serta memerankan home-home industri hilir kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. d. Obyek. Yang menjadi objek adalah masyarakat di daerah kantong kemiskinan, masyarakat miskin, masyarakat pengungsi dan anak-anak jalanan yang merupakan elemen – elemen penting yang harus segera ditangani didalam tercapainya porgram pengentasan kemiskinan. e. Metoda. 1) Sosialisasi. Diselenggarakan dalam rangka memperkenalkan program Bhakti TNI Manunggal Sembako yang dilaksanakan melalui media massa maupun media elektronik agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dan mendukung dari program operasi bhakti TNI Manunggal Sembako (TMS). 2) Kerja sama. Dilakukan dengan berbagai unsur – unsur yang terkait seperti kerja sama yang dilakukan dengan perusahaan-perusahaan besar, dinas-dinas sosial dan lembaga swadaya masyarakat didalam mendukung program operasi bhakti TNI Manunggal Sembako (TMS) untuk percepatan mengentaskan kemiskinan. 3) Observasi dan Pendataan. Dilaksanakan dalam rangka meneliti, mencari dan mendata masyarakat miskin yang hidup disuatu daerah yang dijadikan sebagai daerah tujuan dari pelaksanaan program operasi bhakti TNI Manunggal Sembako (TMS) agar tepat guna dan tepat sasaran. d. Sarana dan prasarana. Dalam penyelenggaraan program operasi bhakti TNI Manunggal Sembako (TMS) untuk pengentasan kemiskinan dengan mengoptimalkan semua sarana dan prasarana nasional yang terdiri dari gelar satuan Kowil mulai tingkat Korem sampai Babinsa. Pemda mulai Propinsi sampai desa serta Prosedur Tetap (PROTAP) dan mekanisme kerjanya, didukung media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. 21. Upaya yang dilaksanakan. a. Menciptakan kerja sama antara Kodam dengan Konsorsium Daerah. Pada awal pelaksanaan TMS tahun 1988, ditingkat Pusat telah mengumpulkan beberapa Konsorsium Pusat seperti PT. Indo Food, PT. ABC, PT. Bina Sinar Aminity, PT. Sinar Mas Group, PT. Hero Group, PT. Ome Traco. Co. PT. Prasetyo Utomo dan PT. Matahari. Dalam pengumpulan dana saat itu Konsorsium sebagai penyandang dana telah mengumpulkan dana sebanyak ± Rp. 10 milyard. Dana yang terkumpul tersebut telah digunakan sebagai sumber dana untuk mendukung operasional TMS yang saat itu bernama operasi Semar ( Sembako Manunggal ABRI-Rakyat ). Dengan dana sebesar itu telah mendukung program TMS tahun 1998, tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002 dan tahun 2003. Diperkirakan pada akhir tahun 2003 dana yang membiayai operasi TMS akan habis dan operasi TMS akan terhenti karena kehabisan dana yang notebene merupakan dana dari Konsorsium sebagai penyandang dana. Dengan dilatar belakangi akan habisnya dana untuk mendukung operasi TMS, maka sudah saatnya perlu dilakukan pengumpulan dana berikutnya oleh Kodam yang bekerja sama dengan Konsorsium daerah. Tanpa dana dan para Konsorsium Pusat dan daerah maka penyelenggaraan TMS yang akan datang akan sulit untuk dilanjutkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disiapkan dalam rangka mengumpulkan dana dan Konsorsium Daerah adalah sebagai berikut : 1) Mengundang para Konsorsium Daerah untuk mendapatkan kesediaan mereka dalam mengumpulkan dana guna mengentaskan kemiskinan melalui program TMS sebelum malam amal dilakukan. 2) Para donatur yang tergabung dalam Konsorsium Daerah menentukan kapan dilaksanakan malam amal dan memohon kesediaan Panglima Kodam untuk hadir serta menyampaikan salah satu misi TNI AD dan Kodam untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan (civic mission). 3) Para donatur yang tergabung dalam Konsorsium Daerah yang bekerja sama dengan Kodam dalam penyelenggaraan TMS perlu dituangkan dalam Surat resmi Panglima Kodam. 4) Pengumpulan dana dilakukan pada malam amal dengan disuguhkan ilustrasi yang menggugah nurani para donatur melalui pemutaran film tentang masyarakat miskin yang terancam kelaparan di daerah kantong kemiskinan akibat bencana dan konflik daerah. 5) Hal yang tidak boleh diabaikan adalah laporan pelaksanaan TMS mulai tahun 2003 hingga yang akan datang harus ditampilkan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan TMS kepada para donatur yang telah memberikan dana pada tahun yang lalu. b. Merakit kerja sama antara Kodam dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) daerah. Sebagai sesama subyek dalam penanggulangan kemiskinan antara Mabesad dan Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah mempunyai cara pandang yang sama mengenai penduduk miskin sebagai obyek pengentasan kemiskinan berdasarkan Keppres RI nomor 124 tahun 2001 Jo nomor 8 tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan ( KPK ). Menko Kesra sebagai ketua dibantu Menko bidang perekonomian selaku wakil ketua dengan mengikut sertakan beberapa menteri sebagai anggota. Pada pelaksanaan programnya dalam pengentasan kemiskinan dapat mengikut sertakan Menteri dan Kepala LPND lain yang terkait. Oleh karena itu institusi TNI umumnya atau Kodam pada khususnya dapat membantu KPK daerah dalam mewujudkan sasarannya. Pelaksanaan program KPK dalam mewujudkan sasarannya program KPK berdasarkan Keppres tersebut didukung biaya yang disediakan dalam APBN dan disalurkan ke APBD. Dalam mekanisme kerjanya KPK merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Gubemur/ Bupati/ Walikota. Oleh karena itu ditingkat pusat kerja sama dilakukan antara KPK dengan Mabesad, sementara Kodam di daerah akan bekerja sama dengan Gubenur/ Bupati/ Walikota. Kerja sama antara Kodam dengan KPK daerah diwujudkan dalam bentuk Memorandum of Under Standing (MOU) . Di Kodam sendiri perencanaan untuk menjalin kerja sama tersebut akan diproses oleh Staf Teritorial Kodam. Diharapkan dengan adanya MOU antara Kodam dengan KPK daerah, maka daerah kontong kemiskinan yang berada di daerah yang bernilai strategi untuk pertahanan darat dapat ditanggulangi dan selanjutnya ketahanan wilayah dapat diwujudkan. c. Menciptakan kerja sama antara Kodam dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Kerja sama antara Kodam dengan Dinas-Dinas/ instansi dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) harus terus menerus dipelihara dan ditingkatkan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan TMS di daerah. Diharapkan Dinas-Dinas/ instansi dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat memberikan kontribusi kepada Kodam dalam mengoptimalkan kegiatan TMS di daerah. Kontribusi yang diperoleh dapat berbentuk sebagai berikut : 1) Dinas Sosial Propinsi dan Kab/ Kota. Diharapkan Dinas Sosial dapat memberikan kontribusi berupa pelengkap bantuan paket Sembako dan dana guna digunakan sebagai dukungan distribusi paket Sembako, sehingga Kowil dapat menjangkau titik distribusi di daerah kantong kemiskinan. 2) Sub Bulog daerah. Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa beras dan bahan pangan lainnya sebagai pelengkap bantuan paket Sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin. d. Merakit kerja sama antara Kowil-Kowil dengan Konsorsium yang berlokasi didaerahnya. Saat ini banyak pengusaha besar mempunyai perusahaan didaerah, dan tidak menutup kemungkinan para pengusaha tersbut mempunyai visi dan misi yang sama dengan TNI AD dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah. Para pengusaha yang mengembangkan usahanya di daerah yang mempunyai daerah kantong kemiskinan sudah sewajarnya untuk menyisihkan keuntungan perusahaan untuk membantu masyarakat di daerahnya yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan Sembako. Para pengusaha yang mempunyai perusahaan di daerah, dapat tergugah untuk memberikan bantuan dana yang dikoordinir oleh konsorsium daerah. Dana yang terkumpul di konsorsium daerah digunakan untuk mendukung pelaksanaan TMS di daerah masing - masing. Dengan terbentuknya konsorsium ditiap Kabupaten dan Kota maka program TMS oleh jajaran Kodim diseluruh wilayah Indonesia tidak tergantung sepenuhnya kepada konsorsium pusat. Dengan demikian pelaksanaan TMS kedepan bantuan konsorsium daerah sebagai penyandang dana sangat dibutuhkan. e. Memperbaharui kuantitas dan kualitas pelaksanaan TMS di daerah. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan TMS di daerah seperti penyelenggaraan TMS di luar P. Jawa, pemanfaatan bahan pangan yang diproduksi daerah dan penjualan sembako murah dan bahkan hinngga pembagian Sembako secara cuma-cuma. 1) Penyelenggaraan TMS di luar P. Jawa. Pelaksanaan program TMS yang lalu dilaksanakan hanya di wilayah PKO III ,PKO IV, PKO V dan PKO Jaya, hal ini telah menimbulkan kecemburuan para PKO lain, yang wilayahnya mempunyai daerah kantong kemiskinan. Oleh karena itu pada masa kedepan, pelaksanaan TMS dilaksanakan di seluruh PKO dalam P. Jawa maupun diluar P. Jawa. Dengan demikian kedepan tidak lagi membatasi pelaksanaan TMS di wilayah P. Jawa saja, melainkan diseluruh wilayah nusantara mulai dari ujung paling Barat (Sabang) sampai ujung paling Timur (Merauke). 2) Pemanfaatan bahan pangan yang diproduksi daerah. Pelaksanaan program TMS yang lalu, Sembako disiapkan oleh Konsorsium pusat berupa paket yang berisi beras, minyak kelapa curah dan mie instan merupakan hasil produksi konsorsium pusat yaitu PT. Sinar Mas dan PT Indofood. Kondisi bahan gula dan beras merupakan stock cadangan Bulog yang berstandar menengah kebawah sehingga nilai harganya tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, dengan menggunakan dana TMS ke empat produk dibeli secara terpusat oleh konsorsium kemudian didistribusikan. Bila dievaluasi tentang pembelian Sembako yang dibeli oleh konsorsium pusat pada perusahaan konsorsium pusat dan Bulog, maka hal ini kurang memberdayakan produk bahan daerah seperti beras, gula dan minyak kelapa yang dihasilkan oleh perusahaan di daerah. Sehingga untuk memberdayakan produksi pertanian di daerah maka konsorsium pusat dan konsorsium daerah seyogyanya membeli produksi pertanian di daerah dan selanjutnya di didistribusikan ke daerah kantong kemiskinan sesuai rencana TMS yang diselenggarakan Kodam melalui satuan-satuan Kowil yang tergelar. 3) Pembagian Sembako secara cuma-cuma. Pelaksanaan program TMS yang lalu, Sembako yang disusun dalam paket dijual dengan harga murah sesuai rencana Konsorsium Pusat yang berkisar 40 % sampai 60 % harga pasaran, maka kedepan diharapkan tiap paket Sembako cukup dibagikan kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Dengan demikian apabila Paket Sembako dibagikan secara cuma-cuma maka pada akhinya dana konsorsium pusat dan daerah akan habis. Apabila sesuai yang direncanakan dana TMS telah habis, maka selanjutnya dilakukan tahap pengumpulan dana kembali seperti semula di daerah-daerah, melalui organisasi Paguyuban Kemanusiaan yang dibentuk oleh Kodam yang terdiri dari konsorsium-konsorsium daerah, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat berdasarkan pendekatan komunikasi sosial oleh Kowil-Kowil. f. Menyusun prosedur kerja dan mekanisme Kerja Konsorsium Daerah. Ditiap daerah propinsi diharapkan Kowil membentuk organisasi penanggulangan bencana kelaparan dengan mengikutsertakan Konsorsium daerah. Pada awal kegiatan dilakukan rapat koordinasi yang dimotori oleh Kodam yang berada di propinsi seperti Korem yang ada di ibu kota propinsi, untuk mengundang para pengusaha daerah bertindak sebagai konsorsium daerah. Dalam rapat diharapkan para pengusaha dengan kesadaran tanpa paksaan untuk bersedia duduk sebagai pengurus organisasi TMS didaerah. Dalam pembentukan organisasi TMS didaerah semua unsur diisi para pengusaha dengan susunan dinatranya sebagai berikut : 1) Ketua : Pangdam atau Danrem. 2) Wakil Ketua : a) Aster Kasdam atau Kasiter Korem. b) Pengusaha yang dipercaya dan banyak berperan aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan daerah. c) Sekretaris : (1) Waaster Kasdam atau Pasiter Rem. (2) Pengusaha. d) Staf Perencanaan : (1) Pabandya Sterdam atau Pasiter Rem (2) Pengusaha. e) Bendahara : (1) Pabandya Sterdam atau Pasiter Rem. (2) Pengusaha daerah. f) Wasev : (1) Waasintel Kasdam atau Kasiintel Rem. (2) Pengusaha daerah. Setelah terbentuk organisasi penanggulangan bencana kelaparan di daerah, maka disusun prosedur kerja sama dan tiap bagian mempunyai tugas serta tanggung jawabnya dan mekanisme kerja yang akan dijadikan pedoman dalam rangka penyelenggaraan TMS di daerah. g. Melaksanakan sosialisasi tentang program TMS di daerah. Peranan sosialisasi tentang penyelenggaraan TMS di daerah sangat penting untuk menyampaikan kepada masyarakat umum tentang kegiatan penyerahan Sembako kepada masyarakat miskin. Disamping itu sosialisasi penyelenggaraan TMS di daerah untuk menghilangkan rasa kecurigaan elit politik akan kembalinya TNI ke dunia politik praktis. Bentuk sosialisasi dapat melalui media cetak serta media elektronika baik yang ada di pusat maupun di daerah. Optimalisasi kegiatan sosialisasi ini dilakukan ditingkat pusat maupun di daerah melalui cara : 1) Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) dapat bekerja sama dengan TVRI dan TV swasta untuk merekam kegiatan penyelenggaraan TMS di daerah untuk selanjutnya ditayangkan melalui TV kepada masyarakat luas. Kapendam juga dapat mengisi kegiatan TMS didalam media cetak seperti majalah Buletin Kodam diterbitkan oleh Pendam dan koran-koran atau buletin daerah. 2) Asisten Teritorial (Aster) Kasdam dapat memasukan kegiatan TMS di daerah dengan memasukkannya kedalam Buletin Teritorial dan Aneka Teritorial ke Mabesad. 3) Penerangan Korem (Penrem) dapat bekerja sama dengan TVRI daerah untuk dapat merekam kegiatan penyelenggaraan TMS dan selanjutnya ditayangkan melalui TV kepada masyarakat luas di daerah. h. Meningkatkan kemampuan observasi wilayah. Setiap satuan-satuan Kowil di daerah tentunya mempunyai daerah kantong kemiskinan apakah bersifat permanen atau situasional. Bersifat permanen bila daerah kantong kemiskinan tersebut sudah turun temurun dialami oleh masyarakat tanpa terjadi perubahan seperti masyarakat terasing, masyarakat terpencil dan daerah kumuh perkotaan. Bersifat sementara atau situasional pada masyarakat miskin di daerah tertentu sebagai akibat pengungsi dan meninggalkan tempat tinggal, tertimpa bencana alam atau tertimpa paceklik. Oleh karena itu satuan Kowil yang terendah di daerah yaitu Koramil harus meningkatkan kemampuan observasi wilayah untuk mendapatkan informasi perkembangan masyarakat di wilayahnya yang mengalami kemiskinan terutama bahaya kelaparan. Tanpa partisipasi yang aktif dan aparat kewilayahan yang paling bawah yaitu Babinsa, maka masyarakat yang kelaparan yang tidak terpantau akan dapat mati secara sia-sia. Seorang aparat kewilayahan akan mampu melaksanakan observasi wilayah dengan baik bila memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Mampu memelihara kepribadian yang jujur serta tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. 2) Mampu menjelajah medan yang sulit karena umumnya masyarakat miskin hidup di daerah yang terpencil dan keadaan geografi yang sulit. 3) Berpihak kepada masyarakat miskin, dalam arti mau memperhatikan masyarakat miskin walaupun dirinya sendiri tidak kaya. 4) Toleransi kepada sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan. 5) Mampu melaporkan kepada Komando Atas secara hierarkhi secara cepat dan tepat. i. Melaksanakan akurasi pendataan masyarakat miskin. Pendataan secara akurat tentang masyarakat miskin di daerah sangat dibutuhkan oleh Kodam. Data yang akurat sebagai hasil pengecekan langsung ke lapangan, sangat mempengaruhi suksesnya tahap perencanaan program TMS. Sehubungan jumlah masyarakat miskin di daerah kantong kemiskinan tidak selalu sama sepanjang masa maka data - data masyarakat miskin perlu divalidkan secara terus menerus. Kowil ditingkat Koramil akan melaporkan perkembangan atau perubahan data masyarakat miskin kepada Kodim dan selanjutnya kepada Kodim dan Korem. Data yang tidak akurat akan berakibat kepada kesalahan mengambil keputusan di tingkat Kodam. Dengan adanya akurasi data tentang masyarakat miskin maka kebijaksanaan yang diambil oleh tingkat pusat. Dengan adanya akurasi data tentang masyarakat miskin yang berada di daerah kantong kemiskinan dapat tertolong secara cepat dan tepat pula. Kodam akan mampu memelihara akurasi pendataan masyarakat miskin dengan baik bila memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Mampu menentukan personel yang tepat untuk melaksanakan pencatatan secara tepat. 2) Mampu melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait lainnya untuk melaksanakan cros cek atau cek and recek. 3) Melaporkan data apa adanya, tanpa menambahkan atau mengurangi dengan maksud tertentu. j. Memperbaharui kemampuan koordinasi. Sesuai tugas dan fungsi kementerian koordinator yang diberikan kepada Instansi atau Dinas-Dinas baik di Propinsi maupun Kabupaten dan Kota, maka kegiatan koordinasi merupakan kegiatan inti yang dilaksanakan. Kegiatan koordinasi harus bersifat aktif dan tidak menunggu. Oleh karena itu, untuk terwujudnya sinkronisasi dalam pelaksanaan dilapangan pada bidang kesejahteraan rakyat, maka koordinasi harus dilakukan Kodam dan satuan-satuan Kowilnya dengan baik dan simultan agar terhindar dari imej-imej negatif bahwa TNI melalui Kowilnya selalu ingin tampil didepan. k. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi. Agar seluruh program kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh instansi dan pejabat terkait serta anggota masyarakat, maka kegiatan sosialisasi perlu diselenggarakan. Kegiatan sosialisasi program kesejahteraan rakyat ini diselenggara-kan bukan hanya agar diketahui dan dipahami namun dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaannya dengan sektor lain serta diharapkan dalam pelaksanaannya program masing-masing sektor saling mendukung dan sinergis sehingga dapat terwujud adanya Indonesia yang sejahtera, maju dan mandiri sebagaimana diharapkan. Di sisi lain kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk mendapatkan suatu persepsi yang sama sehingga masing-masing komponen baik Kodam, Kowil, Pemda dan instansi lain maupun masyarakat berperan serta sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. l. Pembentukan Kelompok Kerja. Keberadaan kelompok kerja atau tim antara Kodam dengan Pemda pada hakekatnya adalah membantu dalam proses kegiatan pembangunan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka terselenggaranya kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawasan, maka pembentukan kelompok kerja atau tim yang terdiri dari berbagai komponen sangat diperlukan. Disamping itu, kelompok kerja juga merupakan suatu forum koordinasi dan sinkronisasi untuk saling memberikan informasi sehingga diperoleh suatu persamaan persepsi yang dapat melancarkan terwujudkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. m. Menciptakan jalinan Kemitraan. Agar pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan oleh Kodam berjalan dan mencapai sasarannya maka diperlukan kemitraan dengan berbagai dinas-dinas atau badan-badan atau lembaga atau instansi lain terkait dan unsur-unsur lembaga swadaya masyarakat. n. Melaksanakan Pengkajian. Kegiatan pengkajian dilakukan dengan menganalisis hasil pelaksanaan kebijakan atau melalui hasil pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan TMS di daerah yang diselenggarakan Kodam/instansi lain terkait sebagai bahan masukan dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan melalui pembagian paket sembako. o. Menerima berbagai bentuk Advokasi. Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dan strategi yang disusun oleh kalangan internal, tanpa mendapat masukan dari pihak eksternal maka pelaksanaan kebijakan dan strategi belum dapat mengantisipasi secara baik berbagai kendala di depannya. Pada prakteknya bahwa pelaku kegiatan dalam era otonomi adalah daerah dan masyarakat, oleh karena itu maka kegiatan advokasi oleh Kodam, Pemda, Konsorsium dan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat sangat diperlukan dalam bentuk pemberian masukan, arahan, penyamaan persepsi, kesepakatan atau pembimbingan perlu dilakukan dalam pelaksanaan operasional program kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. p. Monitoring dan evaluasi Kegiatan monitoring. Dilakukan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan TMS di Kodam telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dari kegiatan monitoring akan diperoleh masukan atau informasi yang sebenarnya tentang pelaksanaan program atau kegiatan di tingkat lapangan. Dengan diketahui hasil pelaksanaan kebijakan melalui monitoring maupun evaluasi, maka akan mempermudah pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. q. Fasilitasi. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dapat berjalan efektif dan efisien, antara lain jika terdapat fasilitasi dan kemudahan ataupun pelayanan terhadap program TMS yang diselenggarakan oleh Kodam dan instansi terkait. Fasilitasi yang dilakukan Kodam yakni dengan memberikan dorongan dan dukungan serta fasilitas gelar Kowil, untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan program kesejahteraan rakyat. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan yang arif agar tidak terkesan atau dianggap mengintervensi tugas pokok dan fungsi dinas/ lembaga/ instansi yang dikoordinasikan. r. Desentralisasi. Dalam kaitannya dengan asas desentralisasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, maka koordinasi yang perlu dikembangkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat terhadap instansi terkait adalah mengarahkan kepada jajaran instansi teknis dalam merumuskan kebijakannya agar selalu memperhatikan rambu-rambu tugas instansi pusat yang lebih bertumpu pada perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM). s. Menciptakan Pemberdayaan. Dalam upaya meningkatkan terwujudnya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi maka seluruh jajaran Kowil di lingkungan Kodam perlu didorong untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pengintegrasian program kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan bersama Pemda dan konsorsium daerah. Upaya mensinergikan kekuatan di dalam wilayah Kodam secara intensif adalah sebagai bentuk pemberdayaan yang perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan secara internal penyelenggaraan program di lingkungannya masing-masing, yang kemudian pemberdayaan meliputi cakupan intra instansi, departemen, lembaga, dinas dan organisasi lainnya dalam rangka menuju percepatan penyelesaian permasalahan kemiskinan. 1) Upaya aplikatif Kodam yang lebih konstruktif untuk dapat digunakan dalam jangka waktu lebih lama dalam mengentaskan kemiskinan selain melalui penjualan paket sembako murah langsung kepada masyarakat, yaitu melalui kepelatihan untuk memberdayakan kemampuan ekonomi kerakyatan melalui rumah-rumah industri dan UMKM-UMKM. Upaya ini dilaksanakan, dipelopori dan diawasi oleh aparat Kowil dengan melibatkan fungsi-fungsi pemerintah sebagai supervisi tehnis, konsorsium daerah selaku penyandang modal dan barang murah melalui tahapan program pelatihan UMKM (paket 3 bulan) yang sudah dilaksanakan di sebagian jajaran Korem – Korem di Indonesia diantaranya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : a) Tahap Pengumpulan Informasi Minat awal aparat Kowil (Babinsa). Tahap ini dilaksanakan untuk mengetahui minat dan motivasi Babinsa terhadap pengembangan UMKM, latar belakang mereka dan keluarganya dalam kesiapan menjalankan suatu kewirausahaan. Hal ini perlu dilakukan karena berkaitan dengan menghadapi strategi pasar dan pengelolaan dana/ modal usaha. Pada pelaksanaan tahap ini dilakukan oleh pelatih tehnis UMKM dengan cara memberikan Formulir/ kuistioner dan alat diagnosa kewirausahaan kepada calon peserta program dan nantinya dikumpulkan kembali untuk diseleksi sesuai kriteria yang diharapkan. b) Tahap Penetapan Prioritas peserta Program. Setelah formulir dan kuistioner dijawab oleh calon peserta maka dapat ditentukan prioritas/ motivasi peserta yang didasarkan kepada : (1) Minat dalam bidang kewirausahaan. (2) Pengalaman dalam wirausaha. (3) Pengalaman dalam pembinaan. Pada tahap awal ini, ditetapkan untuk sejumlah peserta dalam 1 kelas. c) Tahap Program Pelatihan. Dalam pelatihan ini pihak penyelenggara melibatkan pihak pakar UMKM terkait baik di pelatihan maupun dalam pelaksanaannya, dan diminta sebagai penceramah tamu untuk penjelasan tentang kegiatan dan bantuan kepada UMKM, antara lain : (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam aspek teknis. (2) Departemen Koperasi & UMKM dalam pengembangan Koperasi khususnya. (3) BUMN dalam kaitannya dengan penyediaan dana pinjaman. (4) Perbankan dalam kaitannya dengan kredit. Program Pelatihan meliputi pentahapan sebagai berikut: (1) Pelatihan kewirausahaan. (a) Aspek dalam kewirausahaan. (b) Pengembangangagasan usaha. (c) Penyusunan rencana pengembangan usaha : i Aspek Pasar. ii Aspek Produksi. iii Aspek Organisasi. iv Aspek Keuangan. (2) Pelatihan Manajemen Usaha Kecil. (a) Aspek pemasaran dan penjualan. (b) Aspek Produksi. (c) Aspek Pengorganisasian. (d) Aspek Keuangan dan Pembukuan d) Tahap Pembelajaran Jarak Jauh. Bimbingan dan pengajaran untuk meningkatkan kemampuan Babinsa dalam membantu UMKM terus dilakukan dengan metoda Pembelajaran jarak jauh. Topik yang diberikan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi usaha kecil dalam masalah pemasaran yaitu : (1) Manajemen pemasaran untuk 24 orang. (2) Keterampilan menjual untuk 24 orang. e) Tahap Program Pendampingan (24 jam). Program pendampingan ini berlangsung selama 3 hari @ 8 jam atau 24 jam. Untuk program ini, diperlukan minimal 6 UMKM yang sudah maksimal sebagai tempat praktek yang sebelumnya sudah harus dikoordinasikan dahulu oleh pihak penyelenggara. Peserta sebanyak 24 orang akan dibagi menjadi 6 kelompok. Dalam program ini, peserta program akan menyusun rencana pengembangan usaha dari UMKM yang dibina. Setelah program pendampingan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan sudah terjadi interaksi antara Babinsa dengan UMKM-UMKM percontohan, maka selanjutnya seorang Babinsa tersebut akan mencari, mempelajari, mengajukan pinjaman modal baik ke Bank maupun konsorsium daerah dan selanjutnya membina UMKM-UMKM baru diwilayahnya. Demikian selanjutnya secara bertahap, perlahan dan pasti akan muncul UMKM-UMKM yang besar dan merata diseluruh tanah air, sehingga terbentuklah ketahanan ekonomi rakyat yang kuat menuju kesejahteraan rakyat. Pada intinya program ini adalah merupakan program pendampingan ( bapak asuh ) yang diselenggarakan Aparat Kowil (Apwil) kepada usaha-usaha kecil daerah dalam rangka membantu pemerintah di daerah untuk memperkecil angka kemiskinan di wilayahnya. Hasil nyata lainnya yang didapatkan pada program pendampingan ini adalah terjalinnya komunikasi sosial yang nyata antara TNI-Rakyat bersama Pemda dan komponen masyarakat, sehingga diharapkan terwujudnya rasa saling memiliki antara satu dengan lainnya dan siap diperankan dalam bidang Hanneg. 2) Upaya aplikatif Kodam lainnya untuk menekan angka pengangguran dan lebih dapat memberdayakan peran masyarakat sendiri untuk dapat berkarya secara mandiri dan memiliki fundamental kuat dalam perkembangannya adalah melalui upaya bantuan investasi modal kerja. Upaya ini bernama proyek CSR ( Corporate Social Responsibility ) yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, tentunya peran yang dilakukan Kodam hanya dengan dasar kerjasama dan menfasilitasi aksi-aksi kemanusiaan paguyuban-paguyuban pengusaha daerah yang banyak terdapat di wilayah tugas diantaranya. Perusahaan-perusahaan besar dan menengah biasanya memiliki anggaran untuk CSR, melalui penyaluran atau pemberian bantuan dana tunai tanpa bunga kepada masyarakat lingkungan perusahaan untuk membeli mesin, bahan baku atau modal usaha dalam rangka keseimbangan kehidupan sosial. Namun kendala yang biasanya dihadapi perusahaan yang menyiapkan dana CSR adalah kelanjutan program dan jangkauan yang lebih luas, sebab mereka rata-rata tidak memiliki unit khusus yang menyalurkan dan mengawasi dana tersebut. Peluang ini dapat ditangkap Kodam melalui Kowil dengan metoda Binternya, untuk melaksanakan fungsi pengawasan, penyaluran dan kelanjutan perkembangan usaha sasaran proyek CSR, mengingat satuan Kowil merupakan salah satu instansi yang masih mendapat kepercayaan para pengusaha untuk peran intermediasi yang dekat dengan sasaran proyek sosial mereka dan memahami betul karakter komunitas yang hendak diberdayakan, misalnya koperasi atau LKM (Lembaga Keuangan Mikro). Dari upaya ini bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab oleh Kowil, maka diharapkan nantinya akan menunjang tercapainya sasaran perusahaan untuk menekan pengangguran serta timbulnya interaksi positif antara rakyat dengan TNI sehingga terjalin hubungan yang harmonis. BAB – VII PENUTUP 22. Kesimpulan. a. Kodam adalah organisasi TNI AD selain mempunyai pokok-pokok peran Kotama Bin, Kotama Ops dan pelaksana PTF Dephan juga mempunyai peran lainnya diantaranya peran Pembinaan Teritorial. Binter dalam konteks sistem pembinaan TNI dan sistem pembinaan Ketahanan Nasional, proyeksi kegiatannya diarahkan untuk mendukung tercapainya Ketahanan Nasional di daerah. Ketahanan Nasional yang kuat di daerah, secara terus menerus dibina dengan intensif guna mencapai RAK Juang yang handal (tangguh) dan siap menghadapi berbagai hakikat ancaman serta siap mendukung pelaksanaan operasi Kodam. b. Atensi khusus pada kegiatan Binter pada dasarnya merupakan kegiatan lintas sektoral antara Badan, Instansi atau Lembaga lainnya, sehingga perlu dirintis lebih dahulu beberapa landasan utama yaitu : Kesamaan pola pikir dan pola tindak dan ikatan kekeluargaan yang solid dalam rangka menciptakan kebersamaan serta kerjasama secara optimal, menuju semakin mantapnya kemanunggalan TNI dan Rakyat, berfungsinya sistem logistik wilayah dan sistem bela negara serta militansi rakyat yang tinggi. c. Peranan Kodam melalui Kowilnya dalam mengentaskan kemiskinan melalui program TMS belum optimal baik kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu ditingkatkan oleh seluruh Kowil di seluruh Indonesia untuk berperan optimal dalam program TMS dan bukan hanya yang berada di Pulau Jawa. Kodam melalui kemampuan gelar satuan Kowil di daerahnya merasa terpanggil dan dipercaya untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui program TMS, dengan memprioritaskan kegiatannya di daerah kantong kemiskinan seperti masyarakat terasing, masyarakat terpencil, masyarakat kumuh perkotaan, masyarakat ditempat pengungsian, masyarakat yang tertimpa bencana alam dan masyarakat petani/ nelayan yang tertimpa paceklik sehingga masyarakat miskin terhindar dari bahaya kelaparan. d. Penyelenggaraan TMS di daerah diharapkan bukan hanya menjual paket Sembako, tapi diharapkan dapat berkembang untuk membantu masyarakat miskin dan pengangguran dalam bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan mendasar yang berskala prioritas hingga kepelatihan tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sampai pemberdayaan CSR ( Corporate Social Responsibility ) perusahaan-perusahaan. 23. Saran. a. Mengingat dana program TMS yang tersedia sangat minim, sehingga untuk melanjutkan program TMS di waktu yang akan datang, maka disarankan kepada Mabesad melalui Konsorsium Pusat agar memerintahkan atau menghimbau Konsorsium Daerah bersama-sama Kodam mengumpulkan kembali dana serta membuat kerja sama dengan KPK dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah guna mewujudkan ketahanan wilayah. b. Agar diberikan pengertian kepada para Konsorsium Pusat yang telah dikoordinir oleh Mabesad dalam sebuah betuk Paguyuban Non Struktural sejak tahun 2002, untuk Konsorsium-Konsorsium daerah dapat secara rutin dengan suka rela mau memberikan sebagian keuntungan perusahaan untuk dapat dijadikan dana operasional program TMS di daerah-daerah. c. Untuk meringankan beban Kodam, maka disarankan agar Mabesad memberikan pos anggaran tambahan kepada Kodam-Kodam untuk digunakan peningkatan penyelenggaraan TMS di daerah. Anggaran tambahan diperuntukkan untuk sarana kontak, Kodal, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan. d. Agar program TMS dapat menyentuh masyarakat miskin, maka pola pendistribusian paket Sembako disarankan untuk tidak dijual, melainkan dibagi secara cuma-cuma terutama didaerah yang benar-benar tidak mampu untuk membeli Sembako. e. Untuk memelihara kesinambungan peran Kodam dalam pengentasan kemiskinan maka program TMS agar dilestarikan, dikembangkan dan ditingkatkan melalui kerjasama dengan Pemda setempat dalam rangka mengoptimalkan pengentasan kemiskinan serta mewujudkan ketahanan wilayah. copas : towarani1407.blogspot.com